BREAKING NEWS: Bupati Nganjuk Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Begini Tanggapan Ketua DPRD Nganjuk

Reporter: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Informasi adanya dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk, NRH oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Polri diterima Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono.

Hanya saja, Tatit Heru Tjahjono, belum bisa memastikan kebenaran dugaan OTT tersebut karena belum ada pemberitahuan resmi .

"Kami dapat informasi malam tadi, tapi belum tahu kepastian dari dugaan OTT tersebut," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (10/5/2021).

Mengenai kasus yang menjerat Bupati Nganjuk sehingga diduga OTT KPK, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace.

Baca juga: Delapan Personel Bareskrim Polri Geledah Ruang Mutasi BKD Terkait OTT KPK Bupati Nganjuk

Namun pihaknya juga belum bisa memastikan di desa mana saja kasus diduga terjadi jual beli jabatan tersebut.

"Tetapi apakah kasus jual beli dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Mas Bupati Nganjuk atau kasus lain kami juga menunggu kejelasannya," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Untuk itu, tambah Tatit Heru Tjahjono, menyikapi dugaan OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk, sikap DPRD akan menunggu perkembangan yang terjadi.

"Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara menyikapi dugaan OTT Bupati Nganjuk oleh KPK," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Seperti diketahui, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilansir dari Tribunnews.com.

OTT dilakukan pada Minggu (9/5/2021) siang, menyasar kepala daerah di Nganjuk. Diduga pihak yang ditangkap KPK yaitu Bupati Nganjuk berinisial NRH.

Baca juga: Pantau 116 Desa Gelar Seleksi Perangkat, Bupati Nganjuk Temukan Satu Peserta Positif Covid-19

Sumber di internal komisi antikorupsi menyatakan, tim KPK mencokok NRH dibantu oleh Bareskrim Polri.

"KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan OTT Bupati Nganjuk," kata sumber tersebut, Senin (10/5/2021).

Belum diketahui praktik rasuah yang melibatkan Bupati Nganjuk tersebut. Termasuk pihak lain yang ikut dicokok tim KPK.

KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri belum merespons konfirmasi yang sudah dilayangkan melalui pesan WhatsApp.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dikepalai oleh Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Berita tentang Jawa Timur

Info larangan mudik