Breaking News:

KPK OTT Bupati Nganjuk

Soal OTT Bupati Nganjuk, Wabup Blitar Ungkap Ada Kejanggalan, Sekaligus Imbau Pejabat Lain

Soal OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, Wabup Blitar ungkap ada kejanggalan, sekaligus imbau pejabat lain.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, 2021. 

Reporter: Aqwamit Torik | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat baru saja terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Minggu (9/5/2021).

Menanggapi kasus itu, Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso berpendapat jika kasus yang menimpa Bupati Nganjuk bukan termasuk OTT.

Menurut Rahmat Santoso yang juga merupakan Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) itu, penemuan uang tunai yang ada di dalam brankas bukan termasuk OTT.

"Kalau sehubungan adanya penemuan uang tunai sekitar Rp 600 juta di dalam brankas pribadi bupati Nganjuk, menurut hemat saya atas penemuan uang tunai di dalam brankas tidak masuk kategori Operasi Tangkap Tangan atau tertangkap basah melakukan suatu tindak pidana," jelas Rahmad Santoso, Rabu (12/5/2021).

Rahmat menambahkan, menyimpan uang di dalam brankas bukan perbuatan yang melawan hukum.

Sementara itu, uang yang disimpan di dalam brankas jumlahnya juga masih dalam batas wajar, sebab profesi Novi Rahman Hidhayat juga seorang pengusaha sukses.

"Undang-undang sama sekali tidak melarang untuk memiliki brankas ataupun menyimpan uang tunai di dalam brankas. Nilai dalam brankas pribadi bupati Nganjuk, saya nilai juga masih wajar, memperhatikan profil pribadi bupati Nganjuk yang juga sebagai seorang pengusaha sukses," ucap Rahmat Santoso yang juga menjabat Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Baca juga: Jabat Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Siap Kembalikan Kepercayaan Masyarakat: Maaf Ada Sedikit Ujian

Wabup Blitar itu juga mengingatkan untuk selalu menjunjung asas praduga tak bersalah dalam sebuah kasus hukum.

"Karenanya saya mengimbau agar kita selalu membiasakan husnuzon berbaik sangka dalam melihat segala permasalahan dan tidak mendahulukan prasangka buruk tanpa mengetahui kebenarannya, " ucapnya.

Tak lupa Rahmat Santoso mengajak untuk mengambil pelajaran dari kasus ini, agar para pejabat tidak menyimpan uang di brankas, meskipun sebenarnya tidak melanggar hukum.

"Untuk itu, saya sendiri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak memiliki brankas dan menyimpan uang tunai di rumah, karena apabila ada seseorang yang tidak suka terhadap kita, maka kita bisa dijebak dengan hal yang menurut saya remeh dan tidak masuk akal," imbuhnya.

"Karena jabatan itu amanah rakyat, namun ketika biaya politik itu mahal, maka bupati atau wakil bupati harus ikhlas karena itulah sebuah pesta demokrasi rakyat. Namun ada juga seseorang yang tidak memiliki modal yang cukup, namun menginginkan jabatan yang tinggi dengan modal menjebak dengan uang recehan," ujarnya.

"Tidak sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh bupati Nganjuk semua sudah tahu, masyarakat mulai pintar siapa yang menjebak siapa yang dijebak. Pada saat Pilkada semua masyarakat juga paham siapa yang mengeluarkan modal pastinya bupatilah yang mengeluarkan modal politik semuanya. Namun ada yang tidak modal namun ingin jabatan tinggi sehingga perkara ini jadi aneh," pungkas Rahmat Santoso.

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved