Diduga Sunat Bantuan BLT UMKM, Perangkat Desa di Lumajang Diperiksa Inspektorat

Reporter: Tony Hermawan I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Sejumlah perangkat Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah saat ini sedang menjalani pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Lumajang.

Mereka diduga menyelewangkan dana diperiksa atas dugaan penyunatan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk para UMKM.

Padahal pemerintah menggelontorkan dana tersebut sebagai upaya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM. 

Menurut informasi yang beredar, setiap pemohon BPUM ditarik dengan nominal berbeda-beda. Warga yang mendapat bantuan Rp 1,2 juta ditarik dana sebesar Rp 430 ribu.

Sedangkan warga lain yang sudah mendapat bantuan hingga Rp. 2,5 juta disunat hingga mencapai Rp 1 juta.

Adapun modus yang mereka gunakan menilep bantuan yakni meminta jatah pada pemohon BPUM dengan mencatut nama Dinkop-UM, kecamatan, hingga kepolisian.

Cara tersebut digunakan para pelaku sebab sebetulnya pencarian dana bantuan itu langsung masuk rekening masing-masing pemohon.

Aan Inspektur Pembantu I Inspektorat Lumajang membenarkan pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut.

Meski begitu, Aan mengatakan hingga kini belum ada penetapan tersangka atas perkara itu. Sebab hingga kini pihaknya masih menyelidiki kebenaran atas aduan kasus tersebut.

"Kami terima laporan mengenai BPUM. Tetapi kami belum bisa memberikan keterangan karena masih proses penanganan dan pemeriksaan. Jadi belum ada hasil yang bisa dipublikasikan,” katanya.

Sikap irit bicara juga ditunjukkan Aan ketika ditanya siapa saja yang diduga terlibat dan total dana yang berhasil disunat.

Ia hanya menjawab detail perkara baru akan dibuka kepada publik setelah semua pihak-pihak yang terlibat selesai dilakukan pemeriksaan.

"Sudah dua hari ini kami cukup banyak melakukan pemeriksaan mulai dari pihak kecamatan sampai perangkat desa. Kami tuntaskan dulu pemeriksaan baru kami sampaikan hasilnya," pungkasnya.