Dewan Kehormatan Pusat Peradi Kabulkan Banding Advokat Masbuhin, Kini Bisa Beracara Lagi

Reporter: Syamsul Arifin I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Melalui putusan Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur Nomor ; 74/PERADI/DK-JATIM/2020 tanggal 6 November 2020. Akhirnya, Advokat Masbuhin bebas dari skors dilarang beracara setahun. 

Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi mengabulkan permohonan bandingnya.

Masbuhin dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik profesi advokat ketika menerima kuasa dari direksi PT Sipoa Group untuk mengambilkan aset yang disita kejaksaan saat masih menjadi pengacara Paguyuban Customer Sipoa (PCS).

Putusan DKP Peradi Pusat menganulir putusan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Jatim. 

"Membatalkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Jawa Timur Nomor: 74/PERADI/DK-JATIM/2020 tanggal 6 November 2020," bunyi putusan majelis dewan kehormatan pusat dalam amar putusan tertanggal 20 April 2021 yang baru saja diterima Masbuhin.

Adardam Achyar, Yahya Ibrahim, Halomoan Panjaitan, Darwin Noor dan Ahmad Sudiro sebagai majelis Dewan Kehormatan dalam rapat permusyawaratan menolak pengaduan Peter Yuwono and Partners. 

Para pengurus PCS ini juga dihukum membayar biaya perkara Rp10 juta. 

Majelis berpendapat bahwa sikap Masbuhin yang menerima kuasa dari Sipoa untuk kepentingan para kliennya.

Direksi Sipoa merupakan lawan PCS yang dipidanakan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait uang pembayaran pembelian unit apartemen.

"Skors 12 bulan telah dibatalkan. Dengan begitu tidak ada pelanggaran etik apapun yang saya lakukan seperti dalam pengaduan para pengadu," kata Masbuhin, Senin, (29/6/2021). 

Dugaan penelantaran klien dan menjadi pengacara lawan tidak terbukti ketika diuji secara akademik dan ilmiah oleh DKP Peradi Pusat. 

"Sehingga tidak ada kode etik advokat yang telah saya langgar dalam menjalan profesi advokat ini," tuturnya. 

Masbuhin meyakini bahwa putusan DKD Peradi Jatim yang dijatuhkan kepadanya buntut dari persaingan antar advokat yang tidak fair dan menjurus pada pembunuhan karakter demi mendapatkan klien. 

"Karena itu ke depannya saya harap agar DK Peradi di daerah-daerah diisi oleh orang-orang yang kompeten, tidak memiliki conflict of interest, hidden intention dan memiliki jaminan mutu seperti yang ada di DKP Peradi Pusat," Imbuhnya.