Breaking News:

Berita Tuban

Terkait KPM di Tuban yang Tidak Dapat BPNT Tujuh Bulan, Bupati Lindra: Ada Kesalahan Identitas

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyoroti bantuan pangan non tunai (BPNT) yang seharusnya diterima warganya, namun tidak cair berbulan-bulan.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Januar
TribunJatim.com/ M Sudarsono
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menanggapi KPM yang tiba-tiba tidak mendapat BPNT 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyoroti bantuan pangan non tunai (BPNT) yang seharusnya diterima warganya, namun tidak cair berbulan-bulan. 

Menurutnya, bantuan senilai Rp 200 ribu per bulan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak cair karena maslah administrasi. 

Dicontohkan Bupati, misal ada identitas keluarga penerima manfaat (KPM) bernama July di kartu keluarga (KK), namun di kartu keluarga sejahtera (KKS) namanya tertulis Juli. 

Baca juga: Hingga Akhir Juli 2021, Baru 378.276 Warga Kota Malang yang telah Disuntik Vaksin Covid-19

Jadi masalah administrasi seperti itu yang membuat KPM tidak mendapat bantuan dari Kemensos, sehingga harus dilakukan perbaikan data. 

"Masalahnya karena kesalahan identitas, sehingga datanya tidak terdeteksi di Kemensos. Ini yang harus dilakukan perbaikan," kata Lindra kepada wartawan, Kamis (29/7/2021). 

Pria yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Tuban itu menjelaskan, akan membentuk tim melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki permasalahan data KPM. 

Ia meminta, agar para pendamping di lapangan benar-benar memaksimalkan fungsinya dalam melayani KPM.

Kalau ada data yang berubah harus dikroscek sudah masuk atau belum, jangan sampai KPM dibiarkan. 

"Mengenai posko aduan, masyarakat bisa menggunakan akun medsos saya atau Kabupaten," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, belasan warga Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, mendatangi kantor Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Rabu (28/7/2021).

Kedatangan warga tersebut untuk menanyakan perihal bantuan pangan non tunai (BPNT), yang tidak diterima selama tujuh bulan.

Sedangkan untuk pencairan bantuan program keluarga harapan (PKH) tetap diterima setiap tiga bulan sekali, tidak ada kendala.

"Ini kami menanyakan kenapa tidak dapat BPNT sejak tujuh bulan mulai Maret-September depan," kata Pasri, keluarga penerima manfaat (KPM) saat di kantor Dinsos.(nok) 

Kumpulan berita Tuban terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved