Setelah Sekda Dilantik, Wali Kota Blitar Santoso Segera Lakukan Mutasi Pejabat

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Wali Kota Blitar, Santoso segera melakukan mutasi dan pengisian kekosongan jabatan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar. 

Santoso menargetkan mutasi dan pengisian kekosongan jabatan kepala OPD bisa dilaksanakan akhir Agustus 2021.

Menurutnya, pelaksanaan mutasi dan pengisian kekosongan jabatan kepala OPD bisa segera dilakukan setelah posisi jabatan Sekda Kota Blitar definitif sudah dilantik. 

"Setelah sekda definitif dilantik, kami akan melakukan penataan dan pengisian jabatan yang kosong. Targetnya akhir Agustus ini sudah bisa dilakukan penataan," kata Santoso, Minggu (1/8/2021). 

Santoso mengatakan, setelah sekda definitif dilantik, Pemkot Blitar segera membentuk pantia seleksi mutasi dan pengisian kekosongan jabatan kepala OPD. 

"Posisi sekda sebagai ketua Baperjakat," ujarnya. 

Selain itu, kata Santoso, sesuai UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan wali kota dan bupati boleh melakukan mutasi setelah enam bulan menjabat kecuali mendapat izin Mendagri. 

"Saya dilantik sebagai wali kota Februari 2021. Pada Agustus ini sudah enam bulan dan bisa melakukan mutasi," ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Blitar Siapkan Rumah Sakit Lapangan di GOR Soekarno-Hatta

Sekda Kota Blitar, Priyo Suhartono mengatakan, tahapan persiapan pelaksanaan mutasi dan pengisian kekosongan jabatan sejumlah kepala OPD dimulai Agustus 2021.

Dia segera membentuk pantia seleksi untuk persiapan mutasi dan pengisian kekosongan jabatan kepala OPD.

"Sesuai arahan wali kota akan dilakukan penataan tahap dua dan tahap tiga. Tahap dua penataan kepala OPD yang kosong melalui lelang jabatan. Kalau tahap ketiga pelantikan dan pengisian jabatan yang ditinggal pejabat yang mendapat promosi," katanya. 

Seperti diketahui, saat ini, sejumlah jabatan kepala OPD di lingkungan Pemkot Blitar kosong. 

Sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong, antara lain, di DPUPR, DLH, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM, Dispendukcapil, serta Dinas Pendidikan. 

Sejumlah jabatan kepala OPD kosong karena pejabat lama memasuki masa pensiun dan sebagian meninggal dunia. 

Sekarang, sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong diisi oleh pelaksanaan tugas (Plt).