Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Surabaya

Komentar IDI Surabaya Terkait Keterlambatan Pencairan Insentif Nakes

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) buka suara terkait keterlambatan pencairan insentif, bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid 19.

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
Ketua IDI Surabaya Brahmana Askandar 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) buka suara terkait keterlambatan pencairan insentif, bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19.

Pandemi yang masih berlangsung menyebabkan terjadinya penambahan kasus positif Virus Corona.

Ketua IDI Surabaya, Dr Brahmana Askandar, mengatakan, disaat situasi seperti saat ini, nakes memiliki peran yang sangat besar baik pelayanan di tingkat hulu maupun di tingkat hilir. Salah satu apresiasi pemerintah terhadap jerih payah nakes adalah pemberian dalam bentuk insentif.

"Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi covid 19 merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap nakes," ujarnya, Minggu (1/8/2021).

Menurutnya, perhitungan insentif sendiri dilihat berdasarkan jenis kegiatan nakes, jumlah pasien yang dirawat, lokasi penempatan dalam pelayanan, serta jumlah hari dalam menjalankan tugas.

Sehingga, ia mendorong insentif dan santunan kematian disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

"Meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan  memberikan pelayanan kesehatan terbaik, guna mempercepat penanganan pandemi," tegasnya.

Sejak awal tahun, lanjut Dr Brahmana, pemerintah terus berupaya memperbaiki pemberian insentif. Meski ada permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, pemerintah terus melakukan upaya percepatan memperbaiki, supaya insentif diterima sesuai dengan tepat waktu, dan tidak mengalami keterlambatan.

"Peran pemerintah kota kabupaten sangat besar diperlukan dalam menyalurkan insentif. Sehingga peran pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Kediri Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka Secara Virtual

"Komunikasi terus dijalin dan perkuat. Kalau tidak bisa memperbaiki komunikasi. maka timbul beda persepsi terkait isu insentif. Maka erjadilah sebuah kendala," sambungnya.

Pengurus tingkat pusat dan daerah, lanjut Dr Brahmana, harus saling berkomunikasi 
kepada stakeholder. Dirinya berharap pembayaran lebih baik, lancar dan tidak lagi meninggalkan permasalahan lebih lanjut di akhir tahun.

"Kami menyadari insentif yang diberikan belum sepadan dengan jerih payah pengorbanan yang diberikan nakes. Mereka memiliki resiko yang sangat besar terpapar Covid 19, tidak hanya bagi dirinya tapi juga keluarganya. Semoga insentif ini sedikit mengurangi beban mereka selama memberikan pelayanan di masa pandemi," tandasnya.

Kumpulan berita Surabaya terkini

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved