Breaking News:

Berita Jatim

Pemerintah Tanggung PPN Pedagang Eceran Selama PPKM Diperpanjang Berikut Rinciannya

elama PPKM diperpanjang, pemerintah menanggung PPN pedagang meliputi jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang ecer

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Samsul Arifin
TribunJatim.com
Pemerintah menanggung PPN pedagang meliputi jasa ruang sewa untuk pedagang eceran 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Selama PPKM diperpanjang, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran. 

Pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya
melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Sementara bangunan atau ruangan yang dimaksud dalam insentif ini dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

Baca juga: Jalan Darmokali Ramai Pembeli Bendera Merah Putih, Pedagang Kaget: Semoga Kondisi Ini Bertahan

“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, Rabu (4/8/21).

Dia menjelaskan, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat
pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Adapun apabila pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah.

"Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

Sekadar informasi, ketentuan lebih lanjut terkait insentif PPN jasa sewa ruangan atau bangunan dapat dilihat di PMK-102/PMK.010/2021 dan peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved