Kepengurusan PPP Jatim Masih Digantung, Formatur Layangkan Surat ke DPP

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hampir tiga bulan lamanya, kepengurusan DPW PPP Jawa Timur digantung. Pasalnya, pasca gelaran Muswil awal Juni lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang kepengurusan PPP Jatim definitif. 

Buntutnya, surat kepada DPP PPP pun baru saja dilayangkan. Tujuannya, mempertanyakan tindak lanjut terkait usulan hasil Muswil yang telah disetor tim formatur. 

"Kami formatur tanggal 18 Agustus bersurat ke DPP untuk memohon ketegasan DPP terhadap permohonan SK kepengurusan yang sudah disampaikan ke DPP," kata Zeiniye, salah seorang anggota formatur Muswil PPP Jatim, Kamis (19/8/2021). 

Sebagaimana mekanisme, forum Muswil yang berlangsung di Surabaya pada Juni lalu itu memang menghasilkan tim formatur. Tujuh orang tim formatur itulah yang kemudian menyusun kepengurusan untuk diajukan kepada DPP. 

"Alhamdulillah, tanggal 17 Juni kami sudah menyampaikan langsung hasil kerja formatur ke DPP. Tapi sampai saat ini SK belum diterbitkan sebagaimana hasil kerja formatur," terang Zeiniye yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPRD Jatim. 

Menurut Zeiniye, pihaknya juga menyadari memang kondisi pandemi banyak berdampak pada agenda kepartaian. Namun, seiring tren yang saat ini mulai membaik, pihaknya berharap kejelasan terkait kepengurusan PPP Jatim segera dilakukan. 

Apalagi menurutnya, banyak agenda strategis yang sudah harus dipersiapkan sejak saat ini. Misalnya, penataan struktur dan konsolidasi hingga tingkat ranting diperlukan. Termasuk menyiapkan berbagai hal untuk kontestasi di 2024. 

Nah, menurut Zeiniye, agenda semacam itu bakal terhambat jika kepengurusan di DPW PPP Jatim belum definitif. Sebab, pasca Muswil kepengurusan yang lama sudah demisioner. Praktis, kekosongan pengurus PPP Jatim pun terjadi. 

"Dengan kepengurusan DPW yang definitif, kebijakan dan program struktur partai yang ada dibawahnya menjadi jelas, fokus dan terarah," ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo tersebut. 

Zeiniye berharap penuh, kepengurusan PPP Jatim definitif segera diberikan SK.

"Kami yakin DPP akan segera menerbitkan SK kepengurusan DPW Jatim, sebagaimana yang sudah dirumuskan formatur," ucapnya. 

"Karena di Jawa Timur kita menginginkan PPP bisa menjadi tiga besar memenangi kontestasi pileg 2024 yang akan datang termasuk pilkada yang akan dilaksanakan setelah Pileg," sambungnya. 

Sementara itu, dari informasi yang berkembang, nama calon ketua PPP Jatim yang diusulkan tim formatur berjumlah tiga orang. Yaitu, RK Abdul Latif Imron atau Ra Latif yang merupakan Bupati Bangkalan. 

Kemudian, Ahmad Baidhawi yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Madura. Selanjutnya, anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, H. Rofiq.