Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Jatim

Kepengurusan PPP Jatim Masih Kosong, Pengamat Politik Singgung Tantangan Menuju Pemilu 2024

Kekosongan kepengurusan di tubuh PPP Jatim dihkawatirkan mengganggu kinerja partai. Begini kata pengamat dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Hefty Suud
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
ILUSTRASI - Pembukaan gelaran Musyawarah Wilayah (Muswil) yang diselenggarakan oleh DPW PPP Jawa Timur, Senin (31/5/2021).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kondisi kekosongan kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja mereka sebagai partai politik.

Apalagi, tahun politik 2024 diprediksi penuh tantangan, sehingga persiapan matang menjadi keharusan bagi parpol yang ingin sukses. 

Kekhawatiran itu, sejauh ini memang terus disampaikan berbagai elemen di PPP Jatim, menyusul belum adanya kepengurusan yang ditunjuk maupun definitif di tingkat DPW Jatim. 

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto menilai Pemilu 2024 memang menjadi tantangan tersendiri bagi PPP.

Termasuk dalam konteks Jawa Timur (Jatim).

Baca juga: BERITA TERPOPULER JATIM Bursa Pilpres 2024 Terus Mencuat hingga Harga Tes PCR Sesuai Arahan Presiden

Apalagi, sejumlah lembaga survei memang menunjukkan jika PPP saat ini masih butuh kerja ekstra untuk sukses di perhelatan politik mendatang. 

"Nah, struktur partai memang harus diselesaikan untuk menghadapi proses Pemilu 2024," ungkap Andri saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (20/8/2021).

Secara umum, menurut Andri, partai politik memang harus menjauhi konflik internal.

Termasuk PPP, memang sebaiknya menghindari dinamika terlalu dalam di internal partai mereka.

Sebab, bisa jadi penghambat agenda strategis menuju kontestasi. Apalagi, tantangan di pemilu serentak 2024 tentu bukan perkara mudah.

Menurut Andri, idealnya PPP, harus mengingat betul pesan dari tokoh mereka misalnya Mbah Maimun Zubair tentang bagaimana berpartai.

Sehingga, menurut Andri dalam penyusunan struktur, dinamika yang sempat mencuat harus dipastikan tidak menggangu kinerja mereka sebagai partai politik.

Mengingat sejarah panjang PPP di perpolitikan tanah air. Andri mengungkapkan, tentu banyak pihak tak ingin partai berlambang ka'bah itu keteteran pada Pemilu 2024, apalagi sampai berpengaruh terhadap hasil.

"Kalau PPP mau mengembalikan marwahnya kembali sebagai ikon partai besar ya harus segera menyusun struktur dan tidak terjadi konflik internal," ungkapnya.

Baca juga: Kepengurusan PPP Jatim Masih Digantung, Formatur Layangkan Surat ke DPP

Seperti diketahui, hampir tiga bulan lamanya, kepengurusan DPW PPP Jawa Timur digantung. Pasalnya, pasca gelaran Muswil awal Juni lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang kepengurusan PPP Jatim definitif. 

Buntutnya, surat kepada DPP PPP baru saja dilayangkan. Tujuannya, mempertanyakan tindak lanjut terkait usulan hasil Muswil yang telah disetor tim formatur. 

"Kami formatur tanggal 18 Agustus bersurat ke DPP untuk memohon ketegasan DPP terhadap permohonan SK kepengurusan yang sudah disampaikan ke DPP," kata Zeiniye, salah seorang anggota formatur Muswil PPP Jatim, Kamis (19/8/2021). 

Sebagaimana mekanisme, forum Muswil yang berlangsung di Surabaya pada Juni lalu itu memang menghasilkan tim formatur. Tujuh orang tim formatur itulah yang kemudian menyusun kepengurusan untuk diajukan kepada DPP. 

"Alhamdulillah, tanggal 17 Juni kami sudah menyampaikan langsung hasil kerja formatur ke DPP. Tapi sampai saat ini SK belum diterbitkan sebagaimana hasil kerja formatur," terang Zeiniye yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPRD Jatim. 

Menurut Zeiniye, pihaknya juga menyadari memang kondisi pandemi banyak berdampak pada agenda kepartaian. Namun, seiring tren yang saat ini mulai membaik, pihaknya berharap kejelasan terkait kepengurusan PPP Jatim segera dilakukan.

Apalagi menurutnya, banyak agenda strategis yang sudah harus dipersiapkan sejak saat ini. Misalnya, penataan struktur dan konsolidasi hingga tingkat ranting diperlukan. Termasuk menyiapkan berbagai hal untuk kontestasi di 2024. 

Nah, menurut Zeiniye, agenda semacam itu bakal terhambat jika kepengurusan di DPW PPP Jatim belum definitif. Sebab, pasca Muswil kepengurusan yang lama sudah demisioner. Praktis, kekosongan pengurus PPP Jatim pun terjadi. 

"Dengan kepengurusan DPW yang definitif, kebijakan dan program struktur partai yang ada dibawahnya menjadi jelas, fokus dan terarah," ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo tersebut. 

Berita tentang PPP Jatim

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved