Berita Lumajang

Mensos Risma Ajak Bareskrim Polri Ikut Tangani Dugaan Penyelewengan Bansos di Lumajang

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak Bareskrim Polri mengambil peran mengusut dugaan sunatan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan K

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Ndaru Wijayanto
Surya/Tony Hermawan
Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyelidiki dugaan penyelewengan dana bansos di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Lumajang, Sabtu (29/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak Bareskrim Polri mengambil peran mengusut dugaan penyelewengan Bansos PKH dan BPNT di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengidentifikasi masalah yang diadukan oleh semua penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, dia juga meminta tim penyidik mengamati mekanisme di lapangan ketika bantuan turun dari Kementerian Sosial.

"Keluhan warga akan kami selesaikan bersama-sama permasalahannya. Kalau dilihat ada masalah adminitrasi dan masalah yang disangkutpautkan pidana. Nah kami mengajak Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangani," kata Risma saat mendatangi posko pengaduan di Desa Sawaran Kulon, Minggu (29/8/2021) malam.

Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq di depan Mensos Risma hasil pengamatannya menemukan banyak dugaan praktik penyelewengan pada pendistribusian Bansos. 

Untuk itu, ia meminta kesempatan jajaran pemda turut mengawasi implementasi regulasi pencairan Bansos di lapangan.

"Saya sudah meminta izin kepada Bu Risma mulai sekarang pak camat, kepala desa, teman-teman PKH mulai sekarang data penerima PKM harus dipampang di balai desa. Ditunjukan dengan nominal, dengan penjelasan semua supaya transparan. Termasuk orang yang menerima juga harus tahu," ujar Thoriqul Haq.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved