Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

RSUD Lawang Malang Bantah Tunggak Gaji Karyawan, Direktur Rumah Sakit: Pegawai Tetap Terima Gaji

RSUD Lawang Malang membantah menunggak gaji karyawan, direktur rumah sakit: Para pegawai tetap menerima upah.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Erwin Wicaksono
Suasana depan IGD RSUD Lawang Malang pada Minggu (29/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Manajemen RSUD Lawang Malang membantah keras disebut telah menunggak pembayaran gaji pegawai tidak tetap (PTT).

Direktur RSUD Lawang Malang, drg Dessy Deliyanti menerangkan, pembayaran gaji untuk PTT diambil dari sumber yang berbeda. Yakni lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, pihak rumah sakit tak menampik jika membutuhkan bantuan dari Pemkab Malang.

"Kami tidak menunggak, para pegawai (PTT) tetap menerima gaji. Gaji PTT untuk rumah sakit dari BLUD kita antisipasi tidak bisa menggaji 6 bulan ke depan. Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Sehingga kami ajukan ke pemkab sebagai tenaga kontrak pemerintah daerah. Jadi sebenarnya seperti itu," kata Dessy ketika dikonfirmasi, Rabu (1/9/2021).

Dessy menolak jika pihaknya disebut tak memperhatikan gaji karyawan.

Karyawan di RSUD Lawang Malang secara keseluruhan terdiri dari 280 pegawai dengan status PTT, dan 90 orang lainnya adalah aparatur sipil negara (ASN).

"Saya menolak disebut tidak membayar pegawai. Kalau tidak bisa menggaji, dulu-dulu bisa didemo kita," tandasnya.

Menurut Dessy, Pemkab Malang memang berhak memberikan dana untuk membantu keuangan rumah sakit umum daerah.

"Memang kami mengajukan ke pemkab karena anggaran Covid-19 ini kan belum turun. Tapi tidak sampai menunggak, hanya sumbernya saja yang berbeda," paparnya.

Baca juga: Mal di Kota Malang Diperbolehkan Buka, Gramedia Matos Siapkan Promo Menarik, Yuk Belanja!

Manajemen RSUD Lawang Malang memberikan penjelasan bahwa klaim yang berasal dari BPJS Kesehatan telah cair.

"Yang belum cair itu klaim penanganan Covid-19 berasal dari Kemenkes. Total piutang kami sejak tahun 2020 Rp 21 miliar. Kami rumah sakit kecil secara cashflow tidak besar, jadi butuh bantuan," tutur Dessy.

Dessy juga menyatakan pembangunan insinerator RSUD Lawang tak ada kaitannya dengan penggajian karyawan.

"Karena pembangunan insinerator itu dari DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) itu sudah direncanakan. Jadi berbeda sumber anggarannya," akunya.

Dessy mengaku tak mempersalahkan media mengkritisi manajemen RSUD Lawang, asalkan tidak mempengeruhi kepercayaan masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut.

"Kalau hal-hal yang menarik silakan, tapi kalau yang merugikan kan turut mempengaruhi masyarakat. Trust (kepercayaan) masyarakat ini kan jadi berpengaruh. Apalagi kami harus bangkit," tutupnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved