Breaking News:

Berita Jatim

Jumlah Pengaduan Soal Bansos ke Ombudsman Jawa Timur Menurun, Ini Alasannya

Jumlah pengaduan soal bansos ke Ombudsman RI Jawa Timur alami tren penurunan, ini alasannya.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin saat ditemui di kantornya, Selasa (5/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jumlah pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang masuk ke Ombudsman RI Jawa Timur saat ini cenderung menurun. 

Meski belum menyebut angka rinci, namun Ombudsman RI Jawa Timur mengungkap jumlah aduan yang masuk saat ini relatif tidak sebanyak tahun kemarin. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin mengatakan, pada tahun 2020, saat pihaknya membuka posko aduan, tercatat ada sebanyak 97 laporan yang masuk. 

"Rata-rata terselesaikan dengan baik. Kami mengklarifikasi terlapor dan pihak terlapor melakukan tindak lanjut dan pengecekan," kata Agus saat ditemui di Surabaya, Selasa (5/10/2021). 

Untuk tahun ini, setidaknya hingga bulan ini, Agus mengungkapkan, tren laporan itu relatif menurun. Agus menyebut, besar kemungkinan lantaran berbagai faktor. 

"Bisa jadi karena pertama, warga sudah menemukan saluran pengaduan kemana, mungkin langsung ke Dinsos atau mungkin ke banyak pendamping," terangnya. 

Mungkin juga, lanjut Agus, aduan itu sudah dilaporkan ke pengaduan internal di pemkot atau pemkab setempat. 

Sebab, beberapa pemda memiliki saluran pengaduan terkait bansos. Dia memberi contoh, misalnya Pemkot Surabaya yang memiliki saluran aduan lewat 'Sapawarga.'

Dia menambahkan, Ombudsman beberapa waktu lalu sempat mengadakan workshop bersama Pemkot Surabaya berkaitan dengan hal tersebut. 

Baca juga: Kemenkes Sebut Konsep Karantina Pasien Covid-19 bak Liburan di Blitar Bisa Diterapkan di Tempat Lain

Dari penjelasan yang diterima Ombudsman RI Jawa Timur, lewat saluran itu, jika terdapat aduan bansos yang masuk, maka langsung masuk ke Dinsos yang kemudian dilakukan telaah. Terdapat SOP yang sudah ditetapkan. 

Ketentuan tersebut juga diikuti oleh penerapan reward and punishment bagi petugas terkait di dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk. 

"Kami berharap itu dapat diterapkan pemkab atau pemkot lain, yaitu ada reward and punishment terkait pengaduan masyarakat," ungkapnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved