Pertemuan Ilmiah HATHI 2021, Menteri PUPR Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Smart Water Management

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong keterlibatan akademisi dan para ahli, khususnya yang tergabung dalam Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam memitigasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Upaya ini diimplementasikan, salah satunya karena melihat dampak dari fenomena badai La Nina yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dengan besarnya tantangan pengelolaan sumber daya air (SDA) seperti prasarana pengendali banjir, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk pengelolaan SDA yang terpadu (Integrated Water Resources Management - IWRM) dan diwujudkan melalui penerapan Smart Water Management System (SWM).

"Pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan lebih baik dan berkelanjutan, dengan decision support system yang andal berbasis sistem cerdas," kata Zainal Fatah saat membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-38 HATHI dan Seminar Internasional HATHI ke-7 di Kota Surabaya, Sabtu (30/10/2021).

Menurut Zainal Fatah, melalui pertemuan ilmiah tahunan dan seminar internasional ini diharapkan HATHI dapat menemukan terobosan baru agar kita semakin siap dan siaga akan kejadian La Nina tahun ini.

HATHI sebagai wadah dan sarana para engineers untuk berkarya, diharapkan dapat memberikan solusi kerekayasaaan yang handal dalam menjawab tantangan pengelolaan SDA di Indonesia.

"Saya ingin mengingatkan kembali  bahwa dalam melaksanakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, keterpaduan pendekatan secara struktural dan nonstruktural sangat penting. Selain itu, pendekatan pengelolaan yang bersifat non-engineering juga tidak kalah penting. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok masyarakat perlu didorong agar dapat diposisikan sebagai pemeran utama," ujar Zainal Fatah.

Zainal Fatah menjelaskan, hasil kajian dari beberapa pihak menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim global. Untuk negara tropis seperti Indonesia, perubahan iklim ini berdampak pada meningkatnya variabilitas pola dan intensitas hujan.

Baca juga: Kemenkumham RI Launching Aplikasi OKe Kumham, Dekatkan Layanan Hukum pada Masyarakat

Sebagai upaya serius mengantisipasi fenomena badai La Nina, Kementerian PUPR juga telah menyiapkan sejumlah langkah seperti mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat untuk melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang bisa ditampung. Kemudian juga melaksanakan Standar Operasi Prosedur (SOP) siaga bencana seperti mengosongkan 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar m3.

Selanjutnya membuka seluruh pintu pengeluaran 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta m3 dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta m3, mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta m3, membuka tunnel pengendali banjir dan floodway, dan mengoperasikan 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 m3/detik.

Prediksi La Nina juga digunakan untuk mengantisipasi kecelakaan konstruksi pada pembangunan bendungan on-going dengan menempatkan petugas di hulu Coffer Dam sejauh 5-10 km, untuk mengamati pola debit air yang masuk di sungai yang sedang dibangun bendungannya.

"Selain itu juga menginventarisasi bahan banjiran yang ada di masing-masing BBWS/BWS yang tersebar di 34 provinsi seperti geobag dan kawat bronjong serta alat berat seperti dump truk, ekskavator, dan perahu karet, termasuk kesiapsiagaan petugas," pungkasnya.