Hentikan Bansos Salah Sasaran, DPRD Surabaya Minta Optimalisasi Akurasi Data MBR

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran menjadi masalah klasik dan berulang di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mendesak agar sistem pemutakhiran data terkait warga penerima bansos diperbaiki. 

"Mari bersama-sama mencegah agar semua bansos bisa tepat sasaran. Kasihan warga yang berhak menerima terabaikan, hanya karena sistem yang tidak tepat. Hentikan bansos yang salah sasaran," kata Laila Mufidah, Minggu (31/10/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku jengah dengan sistem pemberian bansos.

Mulai dari pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sampai bantuan tunai dan sembako dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, atau berbagai bansos lainnya, masih saja ada yang tidak tepat sasaran. 

Program yang sebenarnya mulia karena bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 (virus Corona) seakan menjadi kurang bermanfaat.

Masyarakat yang mestinya berhak menerima bantuan tersebut tidak merasakan sebagai penerima manfaat.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak berhak sebagai penerima manfaat malah mendapatkan bansos. Warga yang tergolong mampu justru kedapatan menerima bansos. Tentu ini menjadi problem bersama yang harus dibenahi.

Setiap turun ke masyarakat, Wakil Ketua DPRD ini mendapatkan keluhan yang sama terkait masalah itu. 

Saat Laila Mufidah menggelar reses, menemui masyarakat di daerah pemilihan (dapil) di Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, warga juga curhat masalah bansos.

"Ini masalah klasik, problem tahunan. Gak ono ta masalah yang lain (gak ada kah masalah yang lain). Kok mesti bansos tidak tepat sasaran," ucap Laila.

Di Rungkut Tengah, kata Laila, ada sekitar 9 warga yang mestinya lebih berhak mendapat bansos, justru terabaikan. Baik bansos dari pusat BST, bantuan tunai pemkot, bantuan sembako pemkot, dan jenis bantuan lain.

Warga hanya mengadu ke ketua RT dan RW untuk mengajukan bantuan, karena kondisi mereka memang membutuhkan. Namun ada warga yang ekonominya lebih baik dari warga yang mengajukan itu malah mendapat bantuan. 

Tidak hanya menimbulkan masalah baru di antara warga karena bisa menimbulkan kecurigaan, terutama kepada perangkat atau RT/RW. Mereka akan berburuk sangka kepada perangkat karena dianggap memilih warga yang tidak tepat.

"Saya bisa merasakan situasi di masyarakat. Saat reses menjadi akumulasi mereka mengeluh akan sistem bansos. Sudah saatnya pemutakhiran data by digitalisasi. Ini tak bisa ditawar lagi," kata Laila.