Breaking News:

Berita Kota Malang

Sidak ke TPA Supit Urang, Komisi C DPRD Kota Malang Temukan Sanitary Landfill Belum Maksimal

Gelar sidak ke TPA Supit Urang, Komisi C DPRD Kota Malang temukan sanitary landfill masih belum berjalan secara maksimal.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Rifki Edgar
Rombongan Komisi C DPRD Kota Malang saat melakukan sidak TPA Supit Urang, Selasa (28/12/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi C DPRD Kota Malang melakukan sidak ke TPA Supit Urang pada Selasa (28/12/2021).

Dalam sidak tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang mendapati, ada persoalan terkait dengan sistem pengolahan sampah sanitary landfill di Kota Malang yang belum berjalan maksimal.

Mulai dari spek sampah yang tidak cocok, SDM yang belum memadai, hingga beberapa peralatan untuk fungsional sanitary landfill yang hingga kini belum datang dari Jerman.

"Memang secara umum pengoperasian sanitary landfill ini terkendala gara-gara Covid-19. Tapi ya kedatangan kami tadi untuk mencari solusi terkait implementasi sanitary landfill di Kota Malang ini," ucap Sekretaris Komisi C DPRD, Ahmad Fuad Rahman.

Ahmad Fuad Rahman mengatakan, selama ini, pengelolaan teknologi sanitary landfill di TPA Supit Urang masih dalam tahapan uji coba saja.

Komisi C pun mendorong agar sanitary landfill bisa beroperasi dengan baik, dan bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami sudah mendorong konsultan yang telah ditunjuk ini agar dapat mengimplementasikan sanitary landfill dengan baik. Maka dari itu, dari persoalan yang ada ini harus segera ditemukan jalan keluarnya," ujar Ahmad Fuad Rahman.

Dari hasil yang didapatkan dari sidak tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang mendapati, ada beberapa jenis sampah yang dapat merusak mesin pencacah di teknologi sanitary landfill ini.

Baca juga: Antisipasi Longsor, Sat Samapta Polresta Malang Kota Datangi TPA Supit Urang, Beri Edukasi Warga

Kemudian, dalam pengoperasiannya, teknologi sanitary landfill membutuhkan 35 ton sampah per hari untuk dijadikan kompos maupun bio gas.

Kedatangan Komisi C DPRD Kota Malang itu juga berupaya bagaimana mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari produksi sampah.

"Kami juga mendorong industri pengolahan sampah ini bisa mendongkrak PAD. Harapan kami ketika sanitary landfill bisa dimanfaatkan bisa berjalan dengan optimal," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan sanitary landfill, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang telah menganggarkan Rp 12 miliar di 2022 mendatang.

Jumlah tersebut dipangkas Rp 8 miliar karena terkena refocusing dari semula dianggarkan sebesar Rp 20 miliar.

"Anggaran ini digunakan untuk pengoptimalan pengoperasian sanitary landfill ini. Mulai dari proses pengurukan tanah sebagai penyaringan sampah hingga ke kelistrikan," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved