Berita Surabaya
Hujan Tak Halangi Ratusan Relawan dan Buruh di Jatim Tolak Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan
Ratusan relawan kesehatan Jamkeswatch Jatim bersama para buruh, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, Rabu (19/1/2022).
Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
"Tadi ada 9 yang ditampung peralihan BPJS Kesehatan dari Provinsi ke Kabupaten Kota karena anggaran dan kuota ada. Tetapi di beberapa daerah yang kuota PBI penuh dan tidak ada anggarannya, maka dialihkan menjadi PB JK dengan dibayar pemerintah pusat," bebernya.
Bagi Nuruddin, pemprov harus tanggung jawab karena informasi yang diberikan tersebut sangat mendadak, lantaran Desember dikirimkan surat serta Januari dinonaktifkan.
"Seluruh dinas terkait rapat finalisasi di Pemprov Jatim hari ini," pungkasnya.
Sedang Kadinsos Jatim, Alwi, menerangkan, penonaktifan tersebut disebabkan karena iuran itu sebelumnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jatim.
Saat ini tidak dibiayai karena berkaitan dengan regulasi yang tidak memungkinkan Pemprov melakukan pembiayaan.
"Tetapi terhadap 662 ribu dialihkan pembiayaan yang disiapkan kabupaten kota. Ini persoalan terkait dengan waktu disaat APBD sudah diatur. Bagaimana kami mencari sela dan orang yang tadinya sebagai peserta disaat memerlukan sakit ini yang sedang kami coba rumuskan solusi," ucapnya.
"Format jangka pendek akan kami cari. Hari ini jam 1 rapat terkait dengan itu. Mudah mudahan ada solusi. Sehingga mereka yang sakit tetap bisa terlayani dan mereka memanfaatkan BPJS," lanjutnya.
9 Kabupaten Kota, lanjut Alwi, merupakan daerah yang mampu membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebagian bisa dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Sehingga bisa mengurangi. Nanti ketemuan dari jumlah tersebut ketemu hasil akhirnya berapa, kan gitu," tandasnya.
