Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni: Program MBG Harus Tetap Ada, Ego Sektoral Harus Dihilangkan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mendukung penuh pelaksanan program  Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berlangsung.

Meski ada kekurangan sana sini, hingga fenomena keracunan, program MBG harus tetep jalan.

Masih belum sempurnanya program nasional yang menyebar ke seluruh daerah itu karena memang program baru. Baru pertama dilakukan.

"Harus ada penyempurnaan. Tidak dihentikan," kata Arif Fathoni, Selasa (7/10/2025).

MBG adalah program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. ini menjadi momentum penting dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni: ‎Program Kesbangpol Harus Adaptif dengan Perkembangan Era

Pelaksanaan program yang tengah berjalan ini diakui masih banyak catatan. Salah satunya karena masih sentralistik. Tidak melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah.

Salah satu perbaikan pelaksanaan program tersebut adalah mulai bersikap lentur sehingga tidak kaku dalam pelaksanaan di lapangan. Tidak semua dibebankan pada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana hingga tingkat bawah.

Menurut pimpinan DPRD Surabaya ini, salah satu yang harus dipikirkan adalah melibatkan pemerintah daerah dengan melibatkan lintas instansi. Selama ini pemerintah daerah hanya dimintai data siswa.

Ego Sektoral

Salah satu tantangan terbesar di lapangan bukan pada teknis pelaksanaan. Melainkan antar lembaga pelaksana belum padu. Belum satu frekuensi. Ini berpotensi menghambat optimalisasi program MBG.

“Problem utama di kebijakan pemerintah itu kan terletak pada ego sektoral. Kami berharap ego sektoral urusan MBG ini dihilangkan. Kuncinya, BGN harus menjadi supervisor terhadap instansi daerah-daerah," kata Cak Thoni.

Di Surabaya misalnya, Politisi Golkar ini menyinggung pentingnya keterlibatan aktif berbagai instansi teknis di lingkup Pemkot Surabaya agar program ini berjalan efektif dan terukur.

Thoni mencontohkan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu dan keberlanjutan pelaksanaan MBG di tingkat sekolah.

Baca juga: Relokasi RPH Ditolak Mitra Jagal, Ketua Komisi B DPRD Surabaya: Harus Ada Solusi

Dinas Kesehatan diberikan tanggung jawab untuk mengecek higienitas makanan yang akan dimakan oleh peserta didik. Apakah kecukupan gizinya terpenuhi, dan bagaimana metode penyajiannya.