Massa Tuntut Solusi Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan, Audiensi di DPRD Jatim Dapati Sejumlah Poin

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan relawan kesehatan Jamkeswatch Jatim bersama para buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Rabu (19/1/2022) siang. 

Mereka menyampaikan aspirasi dan keresahan terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang diketahui berjumlah 622 ribu orang. 

Protes itu dilayangkan lantaran disebut tanpa adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta. Perwakilan buruh yang berunjukrasa itu lantas diterima oleh perwakilan DPRD Jatim. 

Dalam audiensi yang digelar di ruang Badan Musyawarah itu, baik perwakilan aksi, Pemprov Jatim dan DPRD mendapati sejumlah hasil terkait penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan tersebut. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah didapati solusi baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Baca juga: Hujan Tak Halangi Ratusan Relawan dan Buruh di Jatim Tolak Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

"Salah satu hasil yang kita sepakati bersama adalah ternyata Pemprov sudah membahas terkait dengan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang terjadi," kata Deni seusai pertemuan. 

Guna mengatasi persoalan itu, Pemprov Jatim disebut terus menjalin koordinasi dengan kabupaten/kota. Hingga saat ini, setidaknya sekitar 120 ribu jiwa dari total 622 ribu itu diakomodir oleh kabupaten/kota. 

"Kita sisir lagi, ada sembilan kabupaten/kota di Jawa timur yang sudah UHC, kalau sudah UHC maka otomatis langsung tercover, sisanya masih akan disisir lagi untuk kabupaten yang lain," terangnya. 

Sementara untuk solusi jangka pendek, politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan turut menjadi pembahasan. Apalagi, saat ini belum seluruhnya aktif. 

Baca juga: Hari Ini Buruh di Jatim akan Demo, Tolak Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

"Untuk yang belum aktif ketika mereka membutuhkan layanan seperti apa?, kami mendorong untuk peserta BPJS yang sementara tidak aktif dan membutuhkan layanan maka itu harus menjadi tanggung jawab pemprov jatim," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, massa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim menyuarakan penolakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu. 

Sekretaris Jamkeswatch - KSPI Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 622.986 jiwa warga Jatim dari kalangan miskin tidak memiliki jaminan kesehatan. 

Itu lantaran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinonaktifkan sepihak.

"Alasan dinonaktifkan karena tidak ada anggaran. Anggaran yang digunakan untuk tahun 2021 kemarin berasal dari pajak rokok. 37,5 persen digunakan untuk membayar iuran warga miskin BPJS kesehatan," ujarnya, usai audiensi.

Baca juga: Pengunjung Panik Berhamburan saat Kedai Soto Cak Har di Surabaya Terbakar, 12 Mobil PMK Diterjunkan