Ikuti Jejak Pemprov Gorontalo, Pemkab Klungkung Belajar Penggunaan Dana Pinjaman PEN ke Trenggalek

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Penggunaan dana pinjaman Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Kabupaten Trenggalek menarik perhatian banyak pemerintah daerah lain di Indonesia.

Setelah Pemprov Gorontalo berkunjung untuk belajar penggunaan dana pinjaman PEN pada pekan lalu, kini giliaran Pemkab Klungkung.

Rombongan dari Pemkab Klungkung diwakili oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung serta jajarannya, pegawai inspektorat, anggota kepolisian, dan anggota kejaksaan setempat.

I Nyoman Kesuma, Direktur RSUD Kabupaten Klungkung menjelaskan, Pemkab Klungkung telah mengajukan pinjaman PEN senilai Rp 112 miliar.

Dana itu rencananya bakal dipakai untuk beberapa program. Salah satunya, program pengembangan RSUD senilai Rp 43 miliar.

Baca juga: Bocah di Bawah Umur Jadi Korban Penganiayaan Pendekar di Trenggalek, Bermula dari 1 Tulisan di Kaus

Nyoman mengatakan, penggunaan dana pinjaman PEN di Pemkab Klungkung akan dimulai tahun ini.

Maka dari itu, pihaknya ingin belajar penggunaan dana tersebut kepada pemerintah daerah lain yang telah memulainya.

"Kami mendapat informasi bahwa di antara pemda yang meminjam dana PEN, pelaksanaannya di Kabupaten Trenggalek luar biasa," kata dia, menjelaskan alasan studi tiru ke Kabupaten Trenggalek.

Pihaknya mengakui, ingin menyerapan dan penggunaan dana pinjaman PEN bisa belangsung cepat dan sesuai aturan. Apa yang dilakukan Pemkab Trenggalek, menurut dia, telah mencapai hal tersebut.

Baca juga: Skuter Listrik Menjamur di Area SLG Kediri, Bisa Dikenakan Sanksi Jika Beroperasi di Jalan Raya

"Berhubung ada kabupaten yang telah mencapai hal itu, kami sempatkan ke Trenggalek untuk belajar dari Pak Bupati dan jajaran tentang strategi pelaksanaannya. Supaya sesuai aturan dan cepat," ujarnya.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyambut baik kedatangan perwakilan Pemkab Klungkung untuk belajar penggunaan dana pinjaman program PEN.

"Harapannya memang tranformasi ekonomi kalau tidak dibarengi dengan transformasi kesehatan, salah satumya menyediakan faskes yang mempuni, tentu tidak bisa tahan dengan segala macam pandemi yang akan datang ke depan," kata pria yang akrab disapa Mas Ipin itu.

Menurutnya, dana pinjaman PEN memang harus dieksekusi secara cepat, tepat, dan sesuai aturan.

"Karena berbatas waktu. Sementara kebutuhan masyarakat tidak bisa ditunggu. Mungkin itu pertimbangan beberapa daerah sehingga belajar bersama dengan Kabupaten Trenggalek," pungkasnya.