Alasan Penimbun Pupuk Bersubsidi Asal Lumajang Tidak Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Sudah tiga bulan Polres Lumajang menangani kasus dugaan penimbunan pupuk bersubsidi sebanyak 7 ton di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur.

Tim Penyidik Satreskrim Polres Lumajang menetapkan Jamaluddin sebagai tersangka. Dia merupakan pemilik kios pupuk Amanah. 

Akan tetapi, proses hukum kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik. Pasalnya, Jamaluddin sampai saat ini tidak ditahan. Artinya, Jamaluddin masih bebas berkeliaran di luar. 

Padahal, akibat ulah Jamaluddin, banyak petani sengsara. Mereka sulit mendapat pupuk subsidi. Sekalipun ada, harganya melampaui harga eceran tertinggi.

Baca juga: Sopir Truk Tunggu Kode dari Bos, 9 Ton Pupuk Bersubsidi Ilegal Asal Pamekasan Diamankan di Tuban

Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno mengatakan, kasus penimbunan pupuk masih terus berjalan. Tersangka terancam dijerat Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Pasal tersebut mengatur tindak pidana yang tidak disusun dalam KHUP. Sehingga bisa dibilang tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana khusus.

"Kalau ancaman hukuman 2 tahun. Karena cuma 2 tahun, selama statusnya masih tersangka tidak bisa ditahan," kata AKBP Eka Yekti Hananto Seno, Kamis (3/2/2022).

AKBP Eka Yekti Hananto Seno memastikan, selama proses pengusutan kasus ini, pihaknya sudah melewati prosedural hukum secara benar.

Untuk memeriksa Jamaluddin, pihaknya telah melibatkan beberapa ahli dari petugas Kementerian Pertanian. Sedangkan, bulan Februari 2022 ini, proses hukum Jamaluddin akan segera masuk tahap 1 pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Lumajang. 

Jamaluddin juga dipastikan sulit lepas dari jeratan hukum. Sebab dalam satu minggu Jamaluddin diharuskan wajib lapor seminggu 1 kali.

"Nah selama masih hukum berjalan Jamaluddin dilarang membuka kiosnya," ujar dia.