Percepat Cakupan Kepesertaan, BPJAMSOSTEK Gandeng Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebagai upaya meningkatkan cakupan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) aktif berkoordinasi dengan stakeholder. Kali ini, koordinasi dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat dan tenaga kerja untuk perlindungan diri dari risiko saat bekerja.

"DPMPTSP Provinsi Jawa Timur di gandeng sebagai mitra untuk merealisasikan pelayanan perizinan terpadu yang terintegrasi dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya, Rabu (9/2/2022). 

Hal tersebut, kata Deny, sebagai wujud implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 yaitu melakukan upaya mengikutsertakan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin usaha.

Sesuai UU No. 24/2011, setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

BPJAMSOSTEK merupakan badan hukum publik sesuai Undang-Undang yang menyelenggarakan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Tahun 2021 ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Deny Yusyulian berharap semakin tergugah kesadaran para pemangku kepentingan untuk mendaftarkan diri serta para pekerjanya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program jaminan sosial.

Baca juga: Cara Klaim JHT Online Lewat Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan, Ini 7 Syarat dan Alur Pengajuannya

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono menyatakan mendukung penuh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja dan masyarakat di Jawa Timur.

“Kami akan melakukan sinergi monitoring dan kunjungan pengawasan kepada pelaku usaha di wilayah Jawa Timur,” tegasnya.

Kunjungan langsung ke perusahaan ini sangat penting dilakukan sebagai upaya proaktif dari DPMPTSP dalam melakukan pendampingan secara langsung kepada perusahaan termasuk di dalamnya memfasilitasi jika terdapat permasalahan-permasalahan terutama terkait prosedur perizinan dan tentunya kepatuhan mereka dalam mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Kedepannya kami juga akan mengkoneksikan aplikasi Jawa Timur Online Single Submission (JOSS) dengan aplikasi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan agar setiap pengurusan izin usaha melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Timur pelaku usaha sudah melindungi tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

“Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sebagai peserta untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari hari," tandas Aris Mukiyono.

Baca juga: Jangkau Pekerja Hingga Pelosok, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Pos Indonesia Lewat Aplikasi Pospay