Berita Kabupaten Kediri

Ketua Umum PBNU Gus Yahya Ancam Bekukan PCNU yang Terlibat Politik Praktis: Tidak Bisa Klaim Suara

Ketua Umum PBNU Gus Yahya ancam membekukan PCNU yang terlibat politik praktis: Tidak bisa klaim NU untuk mendapatkan suara.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Didik Mashudi
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf saat hadir di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam. Ketua Umum PBNU Gus Yahya ancam membekukan PCNU yang terlibat politik praktis: Tidak bisa klaim NU untuk mendapatkan suara. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan tidak ingin Nahdlatul Ulama terlibat politik praktis.

Bahkan PBNU telah memberikan peringatan kepada sejumlah pengurus cabang yang membuat kegiatan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor PCNU dengan backdrop PCNU.

"Kita berikan peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang di seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin lagi akan langsung diterbitkan surat peringatan tertulis tahap satu. Kalau diulangi lagi, peringatan tahap kedua. Kalau masih diulangi lagi, akan dibekukan," ujar KH Yahya Cholil Staquf, di hadapan ratusan pengurus cabang NU Karesidenan Kediri di Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (6/3/2022) malam.

Gus Yahya mengatakan, tidak akan membiarkan PBNU menjadi alat politik bagi PKB.

"PKB memang dibentuk oleh pengurus NU, kita biarkan hubungannya dengan NU alami. Tapi tidak bisa menjadikan PBNU sebagai alat politiknya," ujar Gus Yahya.

KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, tidak hanya PBNU, tapi juga seluruh struktur NU tidak boleh menjadi alat politik PKB.

"Artinya tidak bisa PKB hanya main-main klaim NU untuk mendapatkan suara," tandasnya disambut tepuk tangan para undangan.

Baca juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Hentikan Pembuatan e-Kartanu, Sebut Sering Dipakai Klaim Politik: Dholim

Gus Yahya mengingatkan, jika PKB ingin mendapatkan suara, harus bekerja secara rasional yang memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat.

"Ini yang ingin kita lakukan," tegasnya.

Gus Yahya juga menjelaskan, NU ingin mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan pelayanan kepada semua pihak.

"Semuanya mendapatkan kewajiban dan hak yang proporsional. Kita harus adil," jelasnya.

Karena NU merupakan 50 persen dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia, sehingga praktis warga NU merupakan 50 persen dari masyarakat Indonesia.

Sementara PKB dalam pemilu yang lalu hanya mendapatkan suara 10 persen. Berarti yang 40 persen warga NU ada di mana-mana, seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan partai lainnya.

"Semua punya kewajiban dan berpartisipasi dalam mengurus NU dan warganya. Yang boleh mengurus NU jangan hanya PKB, tapi partai politik lainnya," jelasnya.

Gus Yahya menjelaskan, dengan kebijakan yang dilakukan saat ini, hampir semua menteri telah mengajak kerja sama dengan NU.

Di antaranya, Kementerian BUMN, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Koperasi, Menko Ekonomi dan Bappenas.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved