Gerak Cepat Atasi Persoalan, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono Ajak Warga Cangkrukan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hawa dingin malam mengiringi acara Cangkrukan Kampung di Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (11/3/2022) lalu.

Namun cangkrukan malam itu berlangsung semangat dan akrab, karena Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono ikut dalam rembugan bersama warga itu.

Lurah Kupang Krajan Herman Felani dan Camat Sawahan M Yunus bersama warga terlihat intens dalam menyelesaikan persoalan warga. Pengurus kampung, Ketua RW 03  Kusoworo dan Ketua LPMK Joko Prasektyo, juga nimbrung.

Semua mengambil peran masing-masing. Camat Yunus sangat antusias untuk menuntaskan persoalan warganya. Dia kaget saat ada laporan mengurus waris perlu bayar.

"Mengurus dokumen dan surat waris itu gratis. Kalau ada aparat yang meminta dana, siapa orangnya? Tunjukkan pada saya! Tidak perlu biaya," tandas Yunus.

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Layanan di Kelurahan, Adi Sutarwijono: Terus Pangkas Rantai Birokrasi 

Malam itu juga ada laporan tentang warga sakit dan hidup sebatang kara, karena itu membutuhkan intervensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Besok kami minta petugas Puskesmas mencek dan memeriksa,” kata Lurah Herman.

Ada juga curhat warga terkait problem pertanahan. “Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Datanglah ke kantor kecamatan,” kata Yunus lagi. 

Ada juga yang mengeluhkan kenaikan tarif langganan gas bumi oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). 

Tarif gas untuk pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semula dikenakan Rp 6 ribu per meter kubik.

Update terakhir diturunkan menjadi Rp 4.250. Namun masih dikenakan PPN 11 persen, padahal gas itu bukan barang, dan masih harus menyetor jaminan. 

"Tentu kenaikan itu memberatkan pelaku usaha kecil dan mikro,” kata Ketua LPMK Joko, yang banyak berinteraksi dengan pelaku usaha kecil dan mikro.

Ketua DPRD Adi Sutarwijono berjanji membawa masalah-masalah warga itu ke ruang legislatif untuk dibahas. Muncul pula pengaduan rumah tidak layak huni.

“Rumahnya warga tidak mampu, sudah bolong atapnya, dan perlu diperbaiki,” ujar seorang Ketua RT.

Adi pun mencatat data rumah tidak layak huni (Rutilahu) itu untuk disampaikan kepada Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.

Keesokan harinya langsung disurvei dan didata. Karena rumah merupakan kebutuhan mendasar, 

Sementara itu Camat Yunus meminta bantuan terpal dari Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Kota Surabaya, Ridwan Mubarun. Malam itu juga bantuan terpal dikirim dan dipasang.