Tuntutan Ribuan Driver Ojol di Jatim yang Gelar Aksi, Singgung Soal Aplikator Pelanggar Aturan

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekitar 1000 driver online dari berbagai kota/ kabupaten di Jatim menggelar demo, Kamis (24/3/2022). Setidaknya ada empat tuntutan yang mereka sampaikan.

Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Daniel Lukas Rorong, mengatakan, pihaknya ingin menghadirkan Menhub atau Dirjen Hubdar, supaya bisa melihat langsung realita di lapangan.

Menurutnya, aturan yang ditetapkan pemerintah yakni Permen 12 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dan KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi dilanggar oleh aplikator.

"Jadi kami ingin menhub melihat langsung kenyataan ada aplikator yang melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Ribuan Driver Online Jatim Gelar Aksi, Bundaran Waru Jadi Titik Kumpul

Kedua, lanjut dia, juga menghadirkan petinggi aplikator dari pusat supaya bisa langsung merevisi tarif yang dirasa rekan rekannya terlalu murah dan melanggar aturan pemerintah.

"Kami minta hapus bea-bea tambahan yang dibebankan aplikator kepada mitra maupun customer. Seperti bea parkir, bea aplikasi dan segala macem,"

Keempat, kata dia, mendorong pemerintah tindak tegas aplikator yang melanggar aturan dari pemerintah.

"Khususnya tarif dirasa murah dibawah standar pemerintah saat ini dikasih tarif 6,400 bahwa kawan ada yang dibawah. Ini melanggar PM 12 dan KP 348. Aturan ini ibarat macan ompong, pemerintah membuat aturan tapi dilanggar jelas-jelas oleh aplikator dan pemerintah diam saja," jelasnya.

'Kami ingin hari ini bisa tuntas masalah tarif ini. Senin kemarin aplikator nakal mulai menaikkan tarifnya, kami khawatir itu bersifat sementara makanya aksi hari ini supaya tarif bisa stabil gak turun lagi," lanjutnya.

Dirinya mengancam akan ada aksi serupa apabila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah.

"Tapi kami harap aksi ini bisa selesai dan menindak tegas aplikator nakal.

Misal deadlock kami akan kemah di kantor BPTD Jatim," tandasnya.

Kumpulan berita Surabaya terkini