Pemkab Nganjuk Gelar Bimtek Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa, Antisipasi Muncul Persoalan Hukum

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Untuk memberikan pemahaman dan edukasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, Pemkab Nganjuk gelar bimbingan teknis (bimtek) persiapan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2022.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, dengan diadakannya bimtek tersebut, diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan mereformasi kelembagaan. Selain itu, bimtek merupakan salah satu implementasi tugas dari pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai instansi pembina dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, bimtek dapat mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara transparan, akuntabilitas, dan profesional dalam penggunaan keuangan negara, agar berjalan lebih efisien, efektif, dan tepat.

"Kegiatan bimtek ini sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta berupaya meminimalkan permasalahan yang bisa terjadi," kata Marhaen Djumadi, Senin (28/3/2022).

Lebih lanjut dikatakan Marhaen Djumadi, dengan diadakannya bimtek ini, pihaknya berharap proses pengadaan barang dan jasa di setiap unit kerja di Pemkab Nganjuk dapat terselenggara dengan tertib sesuai aturan. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa terhindar dari permasalahan hukum.

"Kami juga berharap para penyedia barang dan jasa agar memperhatikan keabsahan dan kesesuaian administrasi dokumen pendukung, dan kelengkapan perusahaannya," tandas Marhaen Djumadi.

Sementara Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Nganjuk, I Putu Adipta Ekaputra menjelaskan, Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa digelar bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pokja pemilihan dan PPK.

"Kegiatan bimtek ini dalam rangka persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021," tutur I Putu Adipta Ekaputra.