Berita Malang

Tanah Longsor di Muharto, Wali Kota Malang Sebut Wewenang Pernaikan Ada pada BBWS

Pemerintah Kota Malang belum bisa melakukan perbaikan dampak tanah longsor yang melanda daerah Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang Ko

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/RIFKI EDGAR
longsor yang melanda daerah Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang belum bisa melakukan perbaikan dampak tanah longsor yang melanda daerah Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada Selasa (5/4/2022) kemarin.

Hal tersebut disebabkan, lantaran Pemkot Malang tidak memiliki wewenang untuk melakukan sejumlah perbaikan atau pembangunan di sepanjang aliran DAS Brantas.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan di DAS Brantas.

"Soal keputusan, itu ada di BBWS. Mereka bisa menentukan, karena memang itu (DAS Brantas) wilayahnya mereka," ucap Sutiaji.

Hal ini dikatakan Sutiaji sama halnya dengan adanya jalan rusak yang berada di ruas jalan provinsi atau jalan nasional yang lokasinya berada di Kota Malang.

Baca juga: Enam Rumah di Kota Malang Ambrol ke Sungai, Warga Ungkap Sudah Diprediksi Sejak Dua Minggu Lalu

Pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan, lantaran perbaikan jalan tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

"Untuk jalan itu, ketika kami akan melakukan perbaikan, itu harus kami ajukan dulu ke pusat atau ke provinsi. Itu sama halnya kejadian di sepanjang DAS Brantas ini," terangnya.

Meski demikian, Sutiaji sempat memiliki rencana untuk melakukan relokasi sejumlah warga yang tinggal di sepanjang DAS Brantas.

Relokasi tersebut, rencananya akan dilakukan dengan membangun sebuah rusunawa.

Akan tetapi, relokasi tersebut urung dilakukan, mengingat belum ditentukannya lokasi yang tepat untuk pembangunan rusunawa tersebut.

Baca juga: Ada Gelas di Dalam Perut Warga Jember, Pihak RS Ungkap Hasil Analisa, Sebut Bisa Masuk Lewat Sini

"Untuk relokasi masih belum. Karena kalau relokasi harus semua warga di DAS Brantas itu yang direlokasi,"

"Mungkin saat ini kita sedang diperingatkan. Karena namanya hidrotemologi ini curah hujan yang cukup deras, disertai dengan petir dan angin kencang," ucapnya.

Sutiaji menambahkan, bahwa pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan BBWS terkait persoalan di DAS Brantas ini.

Akan tetapi, belum adanya anggaran, membuat belum adanya solusi yang dihasilkan dari persoalan di DAS Brantas.

"Koordinasi sudah kami lakukan terus menerus. Hanya saja kaitanya dengan anggaran. Yang namanya refocusing juga tidak hanya di kota tapi juga di pusat dan di juga di provinsi. Karena nyawa lebih berharga daripada pembangunan utamanya adalah untuk menangani Covid-19 dulu," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved