DPRD Desak Tata Ulang Pegawai Outsourcing Pemkot, AH Thony: Jangan Jadi Beban APBD Tanpa Hasil

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mendesak agar dilakukan penataan ulang atas pemberdayaan tenaga outsourcing (OS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Selain perlu evaluasi kinerja dan pola rekrutmen, keberadaan OS itu tak semata misi sosial atau charity.

"Bisa jadi mereka berbakat di wirausaha dan jago jualan dengan hasil menjanjikan. Harus diberi ruang agar tak sekadar mengharapkan gaji bulanan. Ingat, rekrutmen OS bukan sekadar charity atau karena misi sosial," kata AH Thony, Minggu (10/4/2022).

Tidak sekadar merekrut warga ber-KTP Surabaya dengan memprioritaskan warga dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tetapi juga harus memberi kesempatan kepada para OS itu untuk bisa berkarya lebih dari hanya sebagai OS.

"Bisa jadi mereka berbakat di wirausaha dan jago jualan dengan hasil menjanjikan. Harus diberi ruang agar tak sekadar mengharapkan gaji bulanan. Ingat, rekrutmen OS bukan sekadar charity atau karena misi sosial," kata AH Thony, Minggu (10/4/2022).

Saat ini ada belasan ribu tenaga OS yang direkrut Pemkot Surabaya. Mereka rata-rata bekerja di bagian teknis dan fungsional di sejumlah Organiasi Perangkat Daerah OPD). Yang "cukup mentereng", mereka digaji oleh Pemkot dengan besaran UMK. UMK kota ini Rp 4,3 juta per bulan.

Mereka disebar di banyak OPD untuk membantu mengoptimalkan tugas dan layanan kepada masyarakat. Para warga Surabaya itu beruntung karena Pemkot merekrut sendiri warganya sebagai tenaga OS.

AH Thony masih akan mengecek persisnya berapa jumlah tenaga OS yang direkrut Pemkot di setiap OPD. Namun diperkirakan mencapai belasan ribu orang. Mereka direkrut sejak beberapa tahun terakhir. 

Setiap tahun atau dalam kurun waktu tertentu, keberadaan mereka dievaluasi. Ada yang dinyatakan layak dan ada pula yang diputus kontrak sebagai OS. Setiap tahun dilakukan evaluasi dengan psikotes dan evauasi kinerja.

Politisi Gerindra itu mengkritisi pola dan skema penyebaran belasan ribu OS itu ke lingkungan Pemkot Surabaya. Termasuk ditugaskan di DPRD Surabaya. Mereka tidak boleh berlama-lama hingga bertahun-tahun di lingkungan Pemkot.

Keberadaan para OS di Pemkot tersebut menjadi berkah bagi warganya. Namun tidak boleh menggantungkan dirinya sebagai tenaga OS saja. Mereka juga harus dibekali skill dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masa depan mereka. Apalagi, tidak selamanya mereka akan bekerja sebagai tenaga OS.

"Tenaga OS harus dikelola dengan baik. Mereka bisa lebih berkemajuan dalam sisi pendapatan dan bidang pekerjaan. Kalau ada OS yang memiliki skill spesifik dan mumpuni harus diantarkan ke skill bidangnya itu," tandas Thony. 

Pria asli Bojonegoro ini menyinggung soal kemampuan adanya OS yang jago berbisnis, jualan, punya skill di bidang seni, atau bahkan di bidang IT dan digital. Dikatakan, harus makin terasah skill mereka untuk makin berdaya. Tak lagi cuma menggantungkan sebagai tenaga OS.

Tim Pemantau Skill

Menurut AH Thony, perlu juga dibentuk tim bersama lintas bagian dan lintas Dinas. Mereka bertugas khusus mencari solusi atas melimpahnya tenaga OS. Rekrutmen tenaga honorer ini tidak semata-mata belas kasihan Pemkot Surabaya kepada warganya.