Berita Jatim

DPRD Jawa Timur Terus Lakukan Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2021

DPRD Jatim hingga kini masih melakukan tahapan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Gubernur akhir tahun 2021. 

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Suasana rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (11/4/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) hingga kini masih melakukan tahapan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban atau LKPJ Gubernur akhir tahun 2021. 

Pansus pembahas menyatakan, akan terus melakukan pencermatan pada berbagai aspek dalam LKPJ Gubernur 2021 tersebut. Hingga kini, tahapan pembahasan masih terus berlangsung. 

Beberapa waktu lalu, gubernur telah menyampaikan nota penjelasan LKPJ akhir tahun 2021 dan kemudian pansus menyatakan pembahasan layak dilanjut. 

"Pansus terus melakukan pembahasan dengan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menghimpun keterangan terkait dengan apa yang disampaikan gubernur," kata Ketua Pansus Pembahas LKPJ Gubernur 2021, Mahdi, Senin (11/4/2022). 

Selama beberapa waktu terakhir, pansus melakukan pembahasan bersama jajaran OPD secara maraton. 

Mahdi menyebut penting dengan tujuan untuk menampung keterangan kinerja OPD sebagai pelaksana kebijakan apakah selaras dengan yang disampaikan Gubernur Jatim. 

Termasuk mengecek perihal Indikator Kinerja Utama (IKU).

"Kita masih mengkaji terus," ucap politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

"Pembahasan bareng OPD itu tidak kita simpulkan, hanya mencari informasi. Karena kan bukan menilai OPD, tapi menilai kinerja gubernur. Hanya saja, kinerja gubernur yang menjadi pelaksana adalah OPD," sambung Mahdi

Sementara itu, pada rapat paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Senin (11/4/2022), Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan nota penjelasan eksekutif. 

Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak ini menjadi tahapan lanjutan setelah paripurna pekan kemarin, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Gubernur akhir tahun 2021. 

Pandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya, memuat pandangan pertanyaan, pernyataan, saran maupun pendapat atas LKPJ Gubernur dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Jatim

Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan, pihaknya telah menampung hal tersebut untuk kemudian menyampaikan tanggapan. Seperti Indikator Kinerja Utama persentase penduduk miskin. 

Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran, maupun untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. 

Di antaranya, melalui program bantuan sosial/perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM dan program lainnya. Ini menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim

Khofifah juga menyampaikan perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurutnya, Pemprov Jatim telah melaksanakan berbagai program yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian IPM di Jawa Timur. 

Di antaranya, Program Penyediaan Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Tis-Tas) berupa bantuan pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK.

"Kedua, peningkatan kualitas sarpras pendidikan, ketiga Bosda Madin atau bos daerah Madrasah Diniyah," ujar Khofifah.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved