Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Surabaya

DPRD Surabaya Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat via Alokasi Anggaran Rp5,1 T, 40 Persen untuk UMKM

PPKM Level 1 momentum tepat pemulihan ekonomi Surabaya. Ketua DPRD Adi Sutarwijono ungkap 40 persen anggaran dalam APBD untuk UMKM.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Hefty Suud
Tribun Jatim Network/Nuraini Faiq
UMKM - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono saat mengunjungi pelaku UMKM kue kering, Diah Cookies, di Kampung Ketandan Surabaya, Kamis (7/4/2022) lalu. Lebaran tahun ini pesanan kue melonjak setelah Surabaya PPKM Level 1. 

TRIBUNJATIM.COM - Kota Pahlawan ditetapkan sebagai daerah berstatus PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 1

Hal tersebut menjadi momentum tepat pemulihan ekonomi Surabaya.

Gairah ekonomi di masyarakat pun telah tumbuh dan terus menguat .

Kondisi ini ditunjang oleh kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat sektor pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kekuatan ekonomi rakyat lainnya. Salah satunya melalui keberpihakan anggaran.

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Layanan di Kelurahan, Adi Sutarwijono: Terus Pangkas Rantai Birokrasi 

“DPRD terus memaksimalkan fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi untuk mendorong dan memastikan kebijakan Pemkot tepat sasaran. Warganya makin maju dan sejahtera setelah dua tahun kita lewati masa pandemi Covid-19,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Rabu (13/4/2022).

Saat ini, kebangkitan ekonomi mulai terasa di masyarakat. Surabaya dalam posisi PPKM Level 1 dengan vaksinasi Covid-19 masih terus digenjot.

Berbagai aktivitas ekonomi tumbuh kembali di masyarakat.

Ketua DPRD berharap Pemkot Surabaya dan seluruh masyarakat menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk pemulihan ekonomi. Terlebih, kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa untuk sektor UMKM.

Pelaku usaha sektor UMKM di Surabaya begitu banyak. Termasuk pedagang kaki lima atau PKL.

Pemerintah Kota Surabaya juga membangun sentra wisata kuliner (SWK).

“Dibutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya, supaya SWK bisa tumbuh berkembang, dan ramai oleh pengunjung. Terlebih di Bulan Ramadan, kawasan sentra wisata kuliner bisa menjadi pilihan untuk menyajikan takjil dan makanan berbuka puasa,” kata Adi.

Baca juga: Kunjungi Rumah Tak Layak Huni, DPRD Surabaya Desak RT RW Lebih Peka Kondisi Warga

Baca juga: Gerak Cepat Atasi Persoalan, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono Ajak Warga Cangkrukan

Dikatakan, alokasi anggaran dalam APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk belanja barang dan jasa sekitar Rp 5,1 triliun. Sebesar 40 persen dialokasikan Wali Kota Eri Cahyadi untuk sektor UMKM.

Besarnya anggaran belanja barang dan jasa membuat perputaran keuangan lebih cepat karena sifatnya habis pakai, jika dibandingkan dari belanja modal. DPRD menghargai kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armudji yang memberi perhatian terhadap penguatan  UMKM.

“Dan komitmen itu tercermin dari kebijakan anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pada waktu pembahasan anggaran November tahun lalu, DPRD Surabaya ingin supaya arah kebijakan APBD kita dapat memicu pergerakan ekonomi di masyarakat,” kata Adi.

Pro UMKM Terus Digeber

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved