Berita Jatim
Rampungkan Pembahasan LKPJ Gubernur, DPRD Jatim Resmi Sampaikan Rekomendasi
DPRD Jatim resmi menyerahkan hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur akhir tahun 2021.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Ndaru Wijayanto
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim resmi menyerahkan hasil rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur akhir tahun 2021.
Ini menjadi tahapan akhir dari proses pembahasan LKPJ yang menjadi konsentrasi dewan selama beberapa minggu terakhir.
Penyerahan rekomendasi ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (28/4/2022) siang.
Sebelum rekomendasi diserahkan kepada Gubernur, seluruh fraksi terlebih dahulu menyampaikan pendapat akhir atas LKPJ Gubernur akhir tahun 2021.
"Semua saran, catatan dan harapan fraksi-fraksi dan rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekomendasi DPRD yang telah disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang memimpin jalannya rapat paripurna.
Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak serta jajaran Pemprov.
Baca juga: Pastikan Mudik Lancar, Komisi D DPRD Jatim Gelar Sidak di Stasiun Pasar Turi Surabaya
Sementara dari pimpinan DPRD Jatim, selain Gus Sadad hadir pula Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Rekomendasi dari dewan tersebut menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan di tahun ini maupun tahun berikutnya.
Dalam pandangan akhir, jajaran fraksi menyampaikan sejumlah saran maupun harapan kepada Pemprov Jatim. Misalnya, Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Pranaya Yudha Mahardika dalam keterangannya mengungkapkan, PAD di tahun 2021 berhasil melampaui target utamanya masukan dari sektor pajak. Sedangkan hasil dari BUMD juga memperkuat PAD tetapi belum signifikan.
Sehingga, Fraksi Partai Golkar berharap bisa dilakukan kajian terhadap BUMD atau anak perusahaan untuk menentukan badan usaha yang harus dipertahankan ataupun harus ditutup.
Baca juga: Sikapi Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021, Fraksi Gerindra Apresiasi Khofifah: Prestasi
Disisi lain, Fraksi Partai Golkar juga menyatakan apresiasi atas 76 penghargaan formal dan prestisius baik tingkat nasional maupun internasional yang diraih provinsi Jawa Timur.
"Capaian tersebut, merupakan keberhasilan bersama seluruh perangkat pemerintah dan stakeholder serta leadership yang mumpuni, justru dimasa sulit pandemi," ucap Yudha.
Fraksi PPP DPRD Jatim dalam pendapat akhir mereka juga menyampaikan sejumlah harapan. Misalnya, mereka terus mendorong dan berharap dalam situasi saat ini Pemprov memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk pengembangan UMKM.
