Terus Gaungkan Kinerja Legislasi DPR Harus Berkualitas, Puan Dapat Respons dari Pengamat

Puan meminta agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan Anggota DPR tidak berdasarkan kuantitas UU yang dihasilkan, tapi kualitas.

Penulis: And | Editor: MGWR
DOK. Humas DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani 

TRIBUNJATIM.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani meminta kepada para anggota DPR untuk membuat tolak ukur program legislasi yang dirumuskan harus berdasarkan dari kualitas, bukan kuantitasnya.

Hal tersebut terus Puan gaungkan sejak dirinya dilantik menjadi Ketua DPR RI pada Oktober 2019.

“Membuat UU itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa sekadar memasang target jumlah 100 atau 200 UU,” kata Puan dalam siaran pers resminya, Jumat (28/4/2022)

Jauh lebih penting daripada itu, lanjut dia, pembuatan UU dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat besar untuk masyarakat.

Menanggapi pernyataan Puan Maharani, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memberikan apresiasi terhadap prinsip tersebut karena sesuai dengan yang diharapkan.

Menurutnya, pernyataan Puan itu sebagai autokritik atas institusi DPR.

Apabila sebagai autokritik, Ray mengungkapkan, Ketua DPR RI wanita pertama itu harus bisa memastikan pembuatan UU yang bermutu secara kualitas, prosedural, dan kuantitas.

Pembuatan UU yang bermutu itu, sebut dia, adalah yang harus menjadi fokus utama Puan ke depan.

“Apakah pernyataan itu semacam autokritik sebagai strategi Puan mengembangkan peran dewan di masa akan datang, dengan membenahi tiga persoalan dalam legislasi ini atau apa. Kita tunggu realisasinya," jelas Ray.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada Kamis (14/4/2022).

Pengesahan UU TPKS itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok undang-undang.

Dari langkah berani tersebut, Ray menilai, pernyataan Puan juga tidak bisa dialamatkan secara sempit pada UU TPKS.

"Kalau untuk itu saja, ya menurut saya sangat sempit. Seharusnya untuk keseluruhan produk undang-undang di DPR," ujarnya.

Puan harus punya sikap dan respons sama pada sejumlah RUU

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved