Terus Gaungkan Kinerja Legislasi DPR Harus Berkualitas, Puan Dapat Respons dari Pengamat

Apalagi, kata dia, pada RUU yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu publik, bukan hanya UU TPKS.

"UU TPKS tentu sangat penting. Akan tetapi RUU yang dibutuhkan publik itu tidak hanya RUU TPKS. Masih ada RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Penanggulangan Bencana,” jelas Lucius.

Oleh karena itu, ia meminta agar penghormatan terhadap rakyat tidak dengan pilih-pilih. Semua yang jelas dibutuhkan harus bisa dikerjakan tepat waktu oleh DPR.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan, pengesahan RUU TPKS akan sangat diapresiasi jika maksudnya bisa menjawab aspirasi dan kebutuhan hukum publik terkait penegakan kasus kekerasan seksual.

Meski demikian, sebut dia, hal itu tidak berarti dalam proses RUU TPKS hingga pengesahan menjadi UU TPKS tanpa kekurangan. Sebab itu, peran publik sangat penting dalam pengesahan RUU TPKS.

Apabila publik tidak terus-menerus menekan DPR untuk segera mengesahkan RUU TPKS, mungkin sampai sekarang undang-undang ini tidak juga tuntas dibahas.

Lucius menambahkan bahwa Puan tak cukup berperan dalam UU TPKS. Sebaliknya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini terlihat baru mulai sangat peduli pada fase akhir.

"Tentu saja ia sebagai Ketua DPR punya kuasa yang besar untuk mendorong proses pengesahan secara cepat kalau kemauan politik itu memang tulus,” ujarnya.

Akan tetapi, Lucius melihat respons Puan lebih nampak sebagai langkah politik dengan memanfaatkan RUU TPKS yang memang ditunggu-tunggu publik.