Berita Jatim

Beda dengan DKI Jakarta, Sekolah di Jatim Tidak Perpanjang Libur Lebaran, Pemprov Ungkap Penyebab

Kebijakan menambah libur lebaran di sekolah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak diterapkan di Jawa Timur. Pasalnya perpanjangan

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: Januar
Tribun Jatim Network
Kadis Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi saat diwawancara di Grahadi 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kebijakan menambah libur lebaran di sekolah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak diterapkan di Jawa Timur.

Pasalnya perpanjangan diberikan karena ada potensi kemacetan lalu lintas ketika arus balik.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan Jatim bukan daerah tujuan balik. Tetapi, daerah keluarnya para pemudik.

Artinya lebih banyak yang meninggalkan saat arus balik dibanding yang masuk ke Jatim.

Baca juga: Madura Gempar, Diduga Oknum Direktur BUMD di Sumenep Berselingkuh dan Digerebek Warga

"Sehingga relatif, lalu lintas itu tidak sangat mengganggu siswa saat pergi dan pulang sekolah," ujarnya via telepon, Sabtu (7/5/2022).

Pria yang juga menjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim ini menegaskan bahwa sekolah dalam naungan provinsi yakni SMA/SMK dan SLB tetap akan masuk pada Senin (9/5/2022).

"Jadi tidak ada perpanjangan libur," tegas Wahid.

Meski proses pembelajaran akan dimulai Senin mendatang, Wahid menyampaikan bahwa tidak semuanya harus datang ke sekolah.

Karena Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap merujuk pada aturan pandemik Covid-19. Yakni disesuaikan dengan PPKM Level daerah masing-masing.

"Kalau Level 1 itu 100 persen, Level 2 itu 50 persen dengan 6 jam pelajaran masing-masing jam pelajaran 45 menit. Level 3 masuk 50 persen dengan 4 jam pelajaran. Kita masih ikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri," kata dia.

Terkait level PPKM di 38 kabupaten/kota di Jatim, Wahid belum bisa merincinya.

Tetapi yang jelas, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 3 berdasarkan Inmendagri.

"Kalau Level 4 sudah tidak ada, yang jelas kita mengikuti Inmendagri," pungkas Wahid.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved