Subsidi Energi Naik, Banggar DPR Setujui APBN 2022 Direvisi Jadi Rp 3.106 Triliun

Banggar DPR RI menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp 3.106 triliun.

Penulis: IJS | Editor: APS
DOK. Humas Puan Maharani
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (19/5/2022). 

TRIBUNJATIM.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah terkait revisi  belanja negara pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Revisi belanja negara pada APBN 2022 yang dimaksud adalah menjadi Rp 3.106 triliun.

"Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp 3.106 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Dia mengatakan itu dalam Rapat Kerja Banggar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Said mengatakan, perubahan postur APBN tersebut dipengaruhi naiknya harga minyak mentah dunia sehingga subsidi energi semakin membengkak.

"Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp 74,9 triliun, dengan rincian subsidi BBM dan Elpiji sebesar Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik Rp 3,1 triliun," ujarnya dalam siaran pers, Kamis.

Perubahan yang terjadi, antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang sebelumnya diasumsikan sebesar 63 juta dollar Amerika Serikat (AS) per barel menjadi 100 juta dollar AS per barel.

"Pendapatan negara berubah dari Rp 1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun,” imbuhnya.

Di sisi lain, kata Said, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP itu juga mengatakan, belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp 23,9 triliun.

“Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 50 triliun," ungkapnya.

Meski demikian, Said menilai, penambahan belanja negara juga perlu dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara.

Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp 1.846 triliun atau naik sekitar Rp 420 triliun.

Naiknya pendapatan negara tersebut disumbang dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan, seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.

Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang 2022 diperkirakan akan rendah, yakni dari 4,89 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB.

"Lebih rendahnya perencanaan defisit akan semakin mempermudah pemerintah mendarat halus ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada 2023," jelasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved