Aturan Baru Nama di e-KTP, Paling Sedikit 2 Kata & Tidak Multitafsir, Cek Jenis Dokumen Kependudukan

Dalam aturan terbaru yang diteken pada 21 April tersebut ditegaskan penulisan nama pada dokumen kependudukan maksimal 60 karakter.

Instagram.com/@dispendukcapil.sby
Ilustrasi aturan baru nama di e-KTP. 

TRIBUNJATIM.COM - Ada hal yang perlu diperhatikan terkait aturan baru nama di e-KTP.

Peraturan nama di e-KTP dikeluarkan oleh Mendagri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 soal Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Dikutip dari Kompas.com, dalam aturan terbaru yang diteken pada 21 April tersebut ditegaskan penulisan nama pada dokumen kependudukan yaitu maksimal 60 karakter.

Dilansir dari salinan lembaran Permendagri Nomor 73 yang telah diunggah di laman resmi Kemendagri, aturan tersebut tertuang pada Pasal 4 ayat (2) pada poin b yang berbunyi, "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi".

Poin berikutnya berbunyi jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata.

Baca juga: Viral KK Berbentuk KTP, Kenali Ciri-ciri Kartu Keluarga (KK) Model Terbaru, Kini Dilengkapi QR Code

Baca juga: Akses Layanan Semakin Mudah, Peserta JKN-KIS Cukup Gunakan KTP

Ilustrasi aturan baru nama di e-KTP.
Ilustrasi aturan baru nama di e-KTP. (Instagram.com/@dispendukcapil.sby)

Kemudian, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Lalu, pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan persyaratannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tak hanya itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan sesuai dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Baca juga: Pertanyakan Program Berobat Gratis Pakai KTP, Baktiono: OPD Harus Bisa Terjemahkan Program Walikota

Baca juga: Cara Membuat e-KTP Bagi Pemula yang Baru Usia 17 Tahun, Lihat Syarat Dokumen Wajib Disiapkan

Sebagaimana yang dimaksud dokumen kependudukan dalam Permendagri Nomor 73 ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Jenis dokumen kependudukan mencakup biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, serta akta pencatatan sipil.

Pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang dimaksud dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki.com

Baca berita terkait syarat membuat e-KTP lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: TribunnewsWiki
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved