Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Lamongan

Belum Penuhi Kuota, 10 SMP Negeri di Lamongan Diberi Toleransi Perpanjangan PPDB

Dinas Pendidikan Lamongan Jawa Timur menerapkan kebijakan yang berpihak pada sekolah yang  kuotanya belum terpenuhi.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/HANIF MANSHURI
Kabid SMP Dinas Pendidikan Lamongan, R. Chusnu Yuli Setiyo , Selasa (24/5/2022) 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Dinas Pendidikan Lamongan Jawa Timur menerapkan kebijakan yang berpihak pada sekolah yang kuota pagu belum terpenuhi.

Setidaknya ada 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Lamongan yang diperpanjang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena pagu siswa belum terpenuhi.

Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif dihubungi melalui Kabid SMP Diknas, R. Chusnu Yuli Setiyo mengungkapkan, ada sekitar 10 SMP negeri di Lamongan yang dperpanjang masa PPDB-nya karena belum terpenuhinya pagu di sekolah bersangkutan. 

Ke 10 sekolah ini, menurutnya, kebanyakan berada di pinggiran Lamongan.

"Ya ada sekitar 10 sekolah SMP yang PPDB-nya diperpanjang karena belum memenuhi kuota," kata Chusnu Yuli Setiyo saat ditemui Surya.co.id (Tribunjatim Network) di sela-sela sarasehan di Gedung Gajahmada Lantai 7 Lamongan, Selasa (24/5/2022).

Salah satu penyebab kurangnya pagu di sekolah-sekolah yang diperpanjang masa PPDB-nya ini karena input dari sekolah di sekeliling yang memang sedikit sehingga Dinas Pendidikan Lamongan memberikan toleransi perpanjangan PPDB. 

Baca juga: Komisi E DPRD Jatim Berharap Tak Ada Polemik dalam PPDB, Minta Ada Penerapan Khusus di Kota Besar

Menurutnya, untuk pagu sebenarnya sudah memperhitungkan kemampuan sekolah. Mulai dari sarana prasarana lembaga, guru, dan tenaga kependidikannya.

"Kalau kurang sedikit sudah kami upayakan untuk PPDB-nya agar tidak mengajukan perpanjangan," ujarnya. 

Calon peserta didik baru, sebenarnya sudah bisa dipetakan oleh lembaga pendidikan dengan melihat berapa lulusan SD/MI di sekelilingnya, karena kuota paling besar dari zonasi. Sehingga, kans untuk warga sekitar lebih banyak. Kemudian, SMP Negeri harus mempertimbangkan lembaga swasta di sekitarnya. 

Sebab, lembaga swasta juga membutuhkan siswa dan tidak menetapkan pagu. "Yang trennya bagus malah sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan Ponpes yang pagunya sudah terpenuhi dan lebih diminati," ungkapnya. 

Terkait SMP Negeri yang belum bisa memenuhi pagu ini, Chusnu mengaku akan melakukan evaluasi untuk melihat kendala-kendala yang dialami lembaga untuk dilakukan pemetaan ulang tahun depan. 

Jika pagu memang dinilai terlalu besar, maka akan dilakukan pengurangan. Sebaliknya adanya kemungkinan jumlah lulusan SD/ MI di sekitar lembaga kecil akan dilakukan evaluasi dan diperbaiki ke depan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved