Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Pastikan Proses PAW Anggotanya yang Terlibat Narkoba Terus Berjalan, Tunggu SK

DPRD Nganjuk memastikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang terlibat kasus narkoba terus berjalan, tinggal menunggu SK.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya telah menjalankan proses PAW anggota DPRD dari Partai Perindo. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - DPRD Nganjuk memastikan tidak menghambat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan dari Partai Perindo.

Hal ini dikarenakan PAW anggota DPRD Nganjuk harus melalui proses dan tahapan, serta harus sesuai dengan undang-undang.

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, pihaknya telah menjalankan proses PAW anggota DPRD dari Partai Perindo. Di mana saat ini proses PAW memasuki tahap persetujuan dan penetapan PAW oleh Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Nganjuk.

"Ada batas waktu 28 hari kerja dari dikirimnya surat permohonan penetapan PAW oleh Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini baru hari ke 15, sehingga masih ada waktu bagi gubernur untuk menetapkan SK PAW anggota DPRD Nganjuk," kata Tatit Heru Tjahjono, Kamis (23/6/2022).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah menurunkan surat pemberhentian anggota DPRD Nganjuk yang terlibat narkoba dan telah divonis pengadilan. Surat pemberhentian anggota DPRD dari Partai Perindo atas nama Ibnu Khadjar tersebut diterima pada awal bulan Juni 2022 ini.

Setelah surat pemberhentian tersebut turun, maka langsung disusul dengan surat permohonan penetapan PAW anggota DPRD ke Gubernur Jawa Timur. Usulan penetapan SK PAW anggota DPRD Nganjuk itu setelah diterimanya hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk.

"Jadi proses PAW Anggoa DPRD itu butuh waktu dan tidak serta merta begitu saja. Untuk itu, tidak benar jika kami memperlambat proses PAW anggota DPRD dari Partai Perindo," ujar Tatit Heru Tjahjono.

Memang, diakui Tatit Heru Tjahjono, DPRD Nganjuk sempat menerima sejumlah surat pengaduan dan keberatan dari seorang kader Partai Perindo. Hal itu terkait dengan nama calon pengganti anggota DPRD yang dinilai bermasalah. Di mana persoalan tersebut lebih pada internal parpol sehingga DPRD Nganjuk tetap memproses PAW anggota DPRD sesuai dengan surat yang diterima dari DPP Partai Perindo.

Surat pengaduan dan keberatan atas nama calon pengganti anggota DPRD itu, tambah Tatit Heru Tjahjono, telah dikirim ke KPU untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi telah diterima dan menjadi dasar diprosesnya PAW anggota DPRD dari Partai Perindo.

"Maka dari itu, apabila masih terjadi polemik soal nama calon pengganti anggota DPRD, itu persoalan internal parpol dan bukan persoalan DPRD. Kamipun berharap Gubernur Jawa Timur segera menurunkan SK penetapan PAW anggota DPRD Nganjuk tersebut agar secepatnya dapat dilakukan pelantikan dalam rapat paripurna istimewa," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Nganjuk

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved