Tak Patuhi Aturan, Perusahaan Pemberi Kerja Kena Sidak BPJS Ketenagakerjaan dan DPMPTSP Jawa Timur

Tidak mematuhi peraturan, perusahaan pemberi kerja di sidak oleh BPJS Ketenagakerjaan dan DPMPTSP Jawa Timur.

Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJatim.com/istimewa
BPJS Ketenagakerjaan alias BPJamsostek 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur melakukan sidak ke Pemberi Kerja/Badan Usaha belum patuh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Cipto Wibowo mewakili Kepala Dinas DPMPTSP Jawa Timur mengatakan, inspeksi ini merupakan amanah Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sekaligus tindak lanjut dari pengenaan sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur kepada delapan Pemberi Kerja/Badan Usaha bulan Maret lalu terkait ketidakpatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha dalam mendaftarkan para pekerjanya program program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sinergikan kegiatan ini dengan SOP pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal," ujarnya, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Wapres Serahkan Manfaat Program & Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,2 Miliar ke Pekerja di Surabaya

Diantaranya, rinci Cipto, adalah keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, penggunaan tenaga kerja, kepesertaan BPJS, produksi dan pemasaran, dan kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bilamana perusahaan belum mengurus perizinan tersebut maka akan kami berikan pendampingan. Tentunya pendampingan dan pengurusan izin tersebut akan di fasilitasi bila persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah dipenuhi oleh perusahaan karena kami sudah memberi catatan kepada 8 perusahaan tersebut di sistem kami,” tegasnya.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian menambahkan, tujuan kegiatan ini membuka kesadaran pemberi kerja akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, sekaligus menegakkan regulasi yang ada.

"Kami juga sangat mengapresiasi sinergi Bersama DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam menegakkan kepatuhan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Baca juga: BPJAMSOSTEK Raih ISO 37001:2016 & Pengakuan dari ISSA, Anggoro: Upaya Pertahankan Apresiasi dari KPK

Menurut Deny, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang dijelaskan, bahwa selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara ini wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya sehingga jika melanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

“Manfaat program jaminan sosial ini sangat baik, dimana dapat melindungi pekerja dari banyak risiko pekerjaan," tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap seluruh tenaga kerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan segera mendaftar, dengan demikian tenaga kerja dapat beraktivitas dengan baik karena sesungguhnya kondisi saat ini masih menjadi perhatian dimana penyebaran virus Covid-19 berdampak pada penurunan produksi perusahaan bahkan berhenti berproduksi.

"Namun program ini tetap kita laksanakan untuk perlindungan jaminan sosial bagi setiap masyarakat,” imbuhnya.

Deny juga menghimbau perusahaan tidak lalai membayar iuran rutin pekerjanya. Karyawan menjadi pihak yang dirugikan jika iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan ini tidak dibayarkan, sanksi pidana menanti perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan jika tak melaksanakan kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan tidak memungut dan membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan maka bisa masuk kategori melakukan tindak pidana.

Bisa dikenakan sanksi pidana, dengan kurungan penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.

"Kami akan berkoordinasi dengan Disnakertransprov Jatim dan Korwas PPNS Polda Jatim dalam penyelesaian perusahaan menunggak iuran ini," pungkas Deny Yusyulian. (*)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved