Mau Dihapus 2023, Ribuan Tenaga Honorer di Tuban Belum Jelas Nasibnya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pemkab Tuban mulai merespon rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada November 2023. Jika hal tersebut benar-benar diterapkan, maka bagaimana nasib ribuan tenaga honorer di Kabupaten Tuban? 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan meski jumlahnya belum final. 

Honorer akan diidentifikasi sudah mulai bekerja berapa tahun dan kompetensinya seperti apa. 

"Jadi pertama kita data jumlah, lalu kompetensi," ujarnya kepada wartawan, Senin (11/7/2022). 

Ia menjelaskan, dari pendataan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyusunan semacam kategori. 

Bagi pengemudi, kebersihan dan keamanan itu bisa langsung alih daya seperti outsourcing, nanti bisa dikerjasamakan dengan BUMD atau pihak ketiga. 

Baca juga: Cara Guru Honorer Penuhi Kebutuhannya Meski Gaji Per Bulan Tak sampai Rp200 Ribu, Mengaku Ikhlas

"Kalau opsi alih daya atau outsourcing ini bukan PPPK, beda ya," terangnya. 

Mantan Kepala Bappeda itu menjelaskan, untuk yang lainnya akan dilihat berdasarkan formasi analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Misal nanti yang guru pendidikan mungkin jumlahnya butuh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS berapa, nanti Pemkab akan mengusulkan. 

Sebab, untuk formasi PPPK maupun PNS harus melalui jalur tes. 

"Kita harapannya ada prioritas poin tambahan, itu domainnya pemerintah pusat, meski begitu akan kita usulkan. Kalau jumlah honorer di Tuban tak sampai 5 ribu, yang jelas akan kita upayakan yang terbaik," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com