Breaking News
Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Kediri

Sistem Zonasi Dikeluhkan Orangtua Siswa, Wali Kota Kediri Tawarkan Solusi: Jadi Bersaingnya Fair

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) SMA di Kota Kediri sering dikeluhkan masyarakat. PPDB yang memperhitungkan penerimaan siswa b

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Ndaru Wijayanto
Istimewa/TribunJatim.com
Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat berinteraksi dengan anak-anak yang terdampak pandemi Covid-19, 2022. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) SMA di Kota Kediri sering dikeluhkan masyarakat. PPDB yang memperhitungkan penerimaan siswa baru dengan jarak sekolah dan rumah masih menjadi persoalan.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengaku sebelumnya mendapat pengaduan dari warga Kelurahan Lirboyo yang jarak rumahnya 700 meter dari sekolah namun tidak bisa sekolah di SMAN 2 Kediri.

"Sekarang siswa-siswi kita yang kartu keluarganya berada di radius 300 atau 500 meter yang bisa diterima di sekolah negeri," ujar Abdullah Abu Bakar saat peletakan batu pertama pembangunan SMPN 9 Kota Kediri, Selasa (19/7/2022).

Berkaitan dengan permasalahan ini, Walikota memberikan solusi bagi warga Kota Kediri. Yakni dengan menggunakan Kantor Pemda untuk meletakkan titik bagi anak-anak Kota Kediri yang ingin sekolah di SMAN di wilayah barat Sungai Brantas. 

Baca juga: Kepala Desa di Gresik Resah, Anak-anak Desa Terkendala Sistem Zonasi untuk Masuk Sekolah Negeri

Dicontohkan,di barat Sungai Brantas ada kantor SMPN 8, SMPN 4, dan Kantor Satpol PP yang bisa digunakan. 
Dijelaskan, sebenarnya di Kota Kediri sudah ada pembagian kawasan sesuai peruntukannya. 

Kawasan pendidikan di Kecamatan Mojoroto, sehingga mayoritas SMAN dan SMPN berada di kecamatan tersebut. 
Wali Kota Kediri mempersilahkan anak-anak yang tinggal di kecamatan lain untuk menggunakan solusi tersebut.

"Silahkan ditaruh di sana. Nanti saya, Pak Sekda beserta jajaran akan merumuskan mekanismenya. Jadi kita ini bersaingnya fair," ungkapnya.

Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mas Abu juga berharap Pemerintah Provinsi Jatim untuk tidak memberlakukan sistem zonasi. Karena  sistem zonasi kurang tepat diberlakukan di Kota Kediri.

"Ini jadi PR (pekerjaan rumah) berat buat saya. Nanti segera Pak Sekda buat mekanismenya. Ini kan hanya untuk meletakkan saja. Karena kasihan kalau anak-anak ini sekolahnya jadi jauh," ungkapnya.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved