BPJS Kesehatan hingga Perusahaan di Nganjuk Bersinergi demi Perkuat Jaminan Sosial Pekerja

BPJS Kesehatan Cabang Kediri hingga perusahaan di Nganjuk bersinergi dan berkolaborasi demi perkuat jaminan sosial pekerja.

Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
BPJS Kesehatan Cabang Kediri bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, BPJS Ketenagakerjaan, dan sejumlah perusahaan di Kabupaten Nganjuk menandatangani Komitmen Bersama, Rabu (13/7/2022). 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - BPJS Kesehatan Cabang Kediri bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, BPJS Ketenagakerjaan, dan sejumlah perusahaan di Kabupaten Nganjuk menandatangani Komitmen Bersama, Rabu (13/7/2022).

Komitmen tersebut dilakukan sebagai langkah bersama dalam memperkuat kolaborasi guna memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial terhadap tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Frisca Prasetyo Wibowo menjelaskan, selain untuk memperluas cakupan kepesertaan, komitmen tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pekerja dan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. Dirinya menyebut, setidaknya ada empat hal yang menjadi poin dalam komitmen bersama.

“Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk agar patuh dan taat untuk mendaftarkan karyawannya dalam jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Frisca Prasetyo Wibowo.

Dirinya menambahkan, khusus bagi pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus segera dialihkan dan dibayarkan iurannya oleh perusahaan.

“Secara regulasi, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan perhitungan iuran 5 persen, yakni 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen dari gaji pekerja,” jelas Frisca Prasetyo Wibowo.

Di sisi lain, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Nganjuk, Suwanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin perlindungan pekerja yang awal status kepesertaan BPJS Kesehatannya merupakan peserta PBI dan dikemudian hari terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dirinya menambahkan, Pemerinta Kabupaten Nganjuk akan menjamin melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal pekerja yang awal status kepesertaan BPJS Kesehatan merupakaan PBI dan dikemudian hari terjadi PHK, maka pemkab akan berusaha menjamin kepesertaan BPJS Kesehatannya dengan status PBI, baik itu melalui alokasi APBN maupun APBD,” pungkasnya.

Suwanto juga mendorong perusahaan untuk menyalurkan Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi warga sekitar lingkungan pabrik.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved