Breaking News:

Berita Jatim

Geliatkan UMKM, DPRD Jatim Dukung Revisi Perda Penanaman Modal: Capai Melalui Perubahan

DPRD Jatim mendukung revisi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang saat ini mulai dibahas antara Pemprov Jatim

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Pimpinan DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad saat ditemui di Surabaya.. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menyambut baik revisi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang saat ini mulai dibahas antara Pemprov dan dewan. Ini dianggap penting terhadap geliat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, revisi perda ini dimulai setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan nota penjelasan terhadap raperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penanaman modal dalam rapat paripurna, Senin (1/8/2022).

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menjelaskan, pihaknya menyambut positif tidak saja karena keharusan lantaran UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih dari itu, Pemda memang harus memberikan support terhadap sektor UMKM pasca wabah virus.

"Sektor UMKM ini dalam beberapa tahun telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Jatim, di mana angkanya selalu di atas 50 persen," kata Sadad, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Kursi Anggota DPRD Jatim Tiba-tiba Diduduki Puluhan Pelajar, Ingin Kenal Wakil Rakyat Lebih Dekat

Sekalipun demikian, Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu berharap produk regulasi ini nantinya dapat diorientasikan pada konektivitas terhadap penurunan angka pengangguran terbuka.

Sebab, hal ini kerap menjadi pekerjaan rumah pelik bagi pemerintah. Ditambah, jumlah angkatan kerja baru yang harus mendapatkan penanganan.

"Tentu kita tidak berharap yang terjadi di tahun 2020 terulang lagi. Di mana investasi PMA dan PMDN naik, bahkan tertinggi secara nasional. Yaitu 78,3 triliun sepanjang tahun 2020. Secara kumulatif merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah Jatim, yaitu naik 33,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya menambahkan.

Selain itu, tumbuhnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri tak selaras dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Karena, pengangguran justru naik.

"Di tahun 2020 berada pada angka 5,84 persen, naik drastis dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 3,82 persen naik lebih dari 50 persen. Alhamdulillah sepanjang tahun 2021 angka pengangguran mulai turun menjadi 5,74 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sadad mengaku optimistis revisi perda ini dapat positif. Di samping, memperkuat sinergitas antar organisasi perangkat daerah. Utamanya yang berkaitan langsung dengan sektor UMKM.

"Seperti Disnakertrans, Diskopukm, Disperindag, dan lainnya, Gubernur Khofifah berada di trek pemulihan ekonomi terunggul dibandingkan provinsi lain," harap Sadad.

Sebelumnya, Pemprov Jatim memastikan upaya untuk mempermudah perizinan guna mendongkrak investasi melalui revisi perda tersebut. Targetnya, seluruh pelaku usaha di Jatim mulai skala mikro, kecil, menengah, hingga besar bisa terfasilitasi.

Sehingga, iklim investasi di Jatim juga terjaga kondusif. Selain itu, dengan usaha yang bergeliat itu maka Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut lapangan kerja di Jatim juga akan semakin terbuka lebar.

"Selain memang banyak yang harus disesuaikan dengan aturan pusat, ada beberapa hal yang kita ingin capai melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ini. Kita ingin semua pelaku usaha mulai mikro, kecil, menengah hingga besar, bisa terfasilitasi ketika menjalankan usahanya di Jatim," kata Khofifah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved