Parlemen Nasional Timor Leste Kunjungi DPRD Jatim, Ingin Belajar soal Otonomi Daerah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 14 orang rombongan dari delegasi parlemen nasional Timor Leste berkunjung ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/8/2022) siang. Mereka belajar mengenai otonomi dalam pengelolaan pemerintah.

Rombongan parlemen dari Timor Leste itu dipimpin oleh Ketua Komisi D yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Antoninho Bianco.

Mereka disambut Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua Anik Maslachah, Ketua Komisi B Aliyadi Mustofa serta Wakil Ketua Komisi D Muhammad Ashari.

Antoninho Bianco mengatakan, pihaknya datang untuk menjalin kerjasama. "Ini merupakan kunjungan perdana, jadi kami harapkan ada tindaklanjut," kata dia saat ditemui seusai pertemuan.

Baca juga: Geliatkan UMKM, DPRD Jatim Dukung Revisi Perda Penanaman Modal: Capai Melalui Perubahan

Pertemuan di ruang VVIP DPRD Jatim itu berlangsung gayeng. Baik perwakilan Timor Leste maupun DPRD Jatim memaparkan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan.

Antoninho menyebut pihaknya ingin menimba pengalaman para wakil rakyat di DPRD Jatim dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana peran dewan dalam menyerap aspirasi. "itu menjadi referensi kami untuk bisa melaksanakan di negara kami," jelasnya menambahkan.

Hal ini disebutnya penting. Apalagi, Timor Leste saat ini dalam persiapan pembentukan daerah otonom di tingkat kabupaten. Baginya, Jawa Timur yang didalamnya termasuk Kota Surabaya dinilai sebagai daerah yang luar biasa.

Selain terkenal sebagai kota pahlawan, Surabaya disebutnya juga dikenal sebagai kota industri, kota pendidikan serta kota perdagangan internasional. "Itulah yang mendorong kami dari Komisi D, sepakat memilih Provinsi Jawa Timur," pungkasnya.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi menyambut baik kedatangan rombongan delegasi parlemen nasional Timor Leste. Dalam kesempatan itu, Kusnadi menjelaskan mengenai kewenangan provinsi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Tugas provinsi lebih kepada fungsi koordinasi. "Otonomi desentralisasi itu ada di Kabupaten/kota. Mereka melaksanakan hal-hal teknis sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menjelaskan bagaimana peran legislatif dalam pemerintahan daerah. Selama ini, DPRD Jatim disebut Anik terbilang produktif dalam menghasilkan regulasi dalam bentuk Perda.

Sekitar 70 persen, Raperda berasal dari inisiatif DPRD Jatim. "Inisiasi itu baik raperda baru maupun perubahan," jelas Anik yang juga Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com