Berita Jember

Demo Sendirian, Petani di Jember Ngontel Bawa Pupuk ke Gedung DPRD, Protes Pupuk Subsidi Dibatasi

Jumantoro, seorang petani asal Kecamatan Arjasa, Jember melakukan aksi tunggal protes terhadap Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Ta

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/SRI WAHYUNIK
Jumantoro, petani di Jember ngonthel bawa pupuk ke gedung DPRD Jember, Rabu (10/8/2022), aksi demo sendirian ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat 

Laporan Wartawam Tribun Jatim Network, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Jumantoro, seorang petani asal Kecamatan Arjasa, Jember melakukan aksi tunggal protes terhadap Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dia melakukan aksi protes dengan cara ngontel ke gedung DPRD Jember, Rabu (10/8/2022). Jumantoro ngontel sambil membawa satu sak pupuk.

Dia menempuh jarak sekitar 10 Km dari rumahnya di Kecamatan Arjasa sampai ke gedung DPRD Jember.

Dia menyerahkan pupuk ke Ketua Komisi B DPRD Jember. Setelahnya, Jumantoro bersama sejumlah petani lain dan produsen pupuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Jember.

Jumantoro mengawali RDP itu dengan aksi tunggalnya. RDP itu mendengarkan aspirasi petani Jember perihal dibatasinya komoditas pertanian dan perkebunan yang mendapatkan pupuk bersubsidi pasca keluarnya Permentan No 10 Tahun 2022.

Baca juga: Solusi Alokasi Pupuk Subsidi Terbatas, Petani di Trenggalek Didorong Gunakan Pupuk Organik

"Kami ingin Permentan itu dicabut. Karena Permentan ngawur. Sebab dari 70 komoditas yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, kini dicabut hanya 9 komoditas yang boleh memakai pupuk bersubsidi," ujar Jumantoro, Rabu (10/8/2022).

Ke-9 komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu rakyat, kopi rakyat, dan kakao rakyat.

Di sisi lain, lanjutnya, petani sampai sekarang tetap menghadapi sulitnya pupuk bersubsidi. Jika pun harus membeli pupuk non subsidi, harganya terlalu mahal.

"Harga pupuk non subsidi sangatlah mahal, sangat berat bagi petani," tegasnya.

Apalagi ini, di Permentan baru tersebut, pupuk yang disubsidi hanya dua jenis yakni Urea dan NPK. Jumantoro mencontohkan, harga pupuk Urea yang melambung.

"Dari Rp 225.000 per kuintal, menjadi Rp 1,2 juta per kuintal ketika tidak ada subsidi. Pemerintah ini mau membunuh petani," tegasnya.

Karenanya, perwakilan petani meminta kepada Komisi B DPRD Jember untuk menyuarakan aspirasi mereka. Petani berharap, Permentan No 10 Tahun 2022 yang berlaku per 8 Juli kemarin dicabut.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengaku sudah mengirimkan surat ke Kementan melalui wakil rakyat di DPR RI. Komisi B bakal meneruskan aspirasi petani Jember itu ke Kementerian Pertanian secara langsung.

Bahkan Komisi B menyilahkan perwakilan petani Jember untuk ikut menyampaikan secara langsung aspirasi mereka ke Jakarta pada pekan ketiga Agustus nanti.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved