Berita Jatim

Ratusan Driver Ojol Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD Jatim, Keluhkan Aplikator Nakal

Ratusan driver ojek online (ojol) di Jawa Timur yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) menggeruduk gedung DPRD Jatim

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Yusron Naufal Putra
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat menemui massa aksi dari driver ojol 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan driver ojek online (ojol) di Jawa Timur yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) menggeruduk gedung DPRD Jatim, Rabu (24/8/2022).

Dihadapan wakil rakyat, mereka mengeluhkan persoalan aplikator nakal hingga berharap adanya regulasi yang mengatur perlindungan tarif bagi ojol.

Humas Frontal Jawa Timur Daniel Lukas Rorong menjelaskan, aspirasi yang mereka sampaikan itu sebetulnya merupakan isu nasional.

Sebab, tarif saat ini berlaku menyeluruh. Namun, pihaknya ingin ada inisiasi Perda maupun Pergub di wilayah Jawa Timur.

"Yaitu, yang mengatur mengenai transportasi online untuk melindungi hak-hak driver online dari aplikator nakal khususnya masalah tarif yang mereka tidak patuh," kata Daniel saat ditemui disela aksi.

Mereka menggelar aksi persis di depan pintu gerbang utama gedung DPRD yang berada di jalan Indrapura Kota Surabaya tersebut.

Selain menggelar aksi di dewan, massa juga mendatangi sejumlah lokasi.

Baca juga: Ribuan Ojol Seluruh Jatim Bakal Gelar Unjuk Rasa 24 Agustus, Simak Rute yang Bakal Dilewati

Sementara di DPRD mereka ditemui oleh Wakil Ketua Anwar Sadad beserta sejumlah anggota lain. Dialog pun dilakukan. Daniel melanjutkan, aksi kali ini didasari atas kebijakan tarif yang dianggap memberatkan mitra.

Dia memberi contoh, tarif bersih yang diterima oleh ojol saat ini hanya Rp 6.400 bahkan terdapat aplikasi baru yang disebut menerapkan tarif dibawah itu. Pada proses perumusan tarif dan aturan transportasi online melalui Pergub oleh Pemprov, mereka ingin dilibatkan nantinya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan pihaknya telah menampung aspirasi yang disampaikan massa. Hanya saja, dia menyebut untuk Pergub hal itu merupakan kewenangan Gubernur.

Lebih lanjut, terkait dengan penentuan tarif dia sependapat jika harus dibahas sejumlah pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan. Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu menyebut, pihaknya memberikan dukungan kepada driver ojol untuk mendapatkan perlindungan dalam regulasi.

"Perlindungan dalam payung hukum yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan tarif yang sesuai dengan harapan," jelas Sadad.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved