HMI Kediri Gelar Demo Tolak Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Didik Mashudi

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kediri menggelar aksi demo tolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, di depan Kantor DPRD Kota Kediri, Senin (29/8/2022).

Saat menggelar aksi dan orasi di depan kantor dewan, mahasiswa juga menggelar sejumlah poster berisi tuntutan yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan tarif dasar listrik (TDL).

Korlap aksi, Faizal Kurniawan menyampaikan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengakibatkan multiplier effect (efek berganda), seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka kemiskinan.

Sementara pada sisi lain, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu.

Selain menyoroti rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, aktivis HMI juga menolak rencana menaikkan tarif dasar listrik pelanggan listrik.

Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik, persoalan lain yang masih dihadapi Indonesia adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) serta tambang.

Keberadaan mafia itu memperpanjang persoalan energi di Indonesia, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

Merespons persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka HMI menyatakan sikap menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.

Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas dan pertambangan, dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PB HMI merekomendasikan kepada pemerintah melakukan kebijakan memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

Selain itu, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.

Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.

Pemerintah diminta mengalokasikan pendapatan uang besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

Selain itu melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Kediri