Berita Jatim

Harga BBM Naik, Pimpiinan DPRD Jatim Desak Pemerintah Segera Luncurkan Bantalan Sosial

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM, sehingga harga BBM naik

Editor: Januar
TribunJatim.com
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah saat ditemui di Surabaya, Selasa (24/8/2021). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Apa yang dikhawatirkan masyarakat terjadi juga.

Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022. Pertalite dari harga Rp7650, kini menjadi Rp10.000. Sedangkan Solar dari harga Rp5150, kini Rp6800, sementara Pertamax Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah mengaku prihatin dengan keputusan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM, sehingga harga BBM naik. Pasalnya, keputusan tersebut akan berdampak pada kenaikkan harga-harga kebutuhan hidup lainnya, serta memicu inflasi.

"Kenaikkan BBM ini tentu memukul perekonomian masyarakat yang mulai bangkit pasca 2 tahun lebih pandemi. Karena itu pemerintah harus segera meluncurkan bantalan sosial, untuk mengurangi dampak sosial dari kenaikkan harga BBM," tegas Anik Maslachah, Ahad (04/09/2022).

Anik mengatakan, pemerintah pusat harus segera merealisasikan program bantalan sosial yang mereka janjikan. Yakni, tiga bantalan sosial yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah.

Baca juga: Harga BBM Naik, BEM Malang Raya Siap Turun ke Jalan Siap Melawan: Siap Menaikkan Eskalasi

Kemudian, subsidi upah kepada 16 juta pekerja dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

"Bantalan sosial itu harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak pada kenaikkan harga BBM. Jangan terlalu lama, agar masyarakat bisa survive," ujar Tokoh Nahdliyin Inspiratif 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jatim ini berharap pemerintah segera membuat kebijakan pro rakyat terhadap ekonomi mikro. Diantaranya, anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah.

Anik menilai kebijakan anggaran subsidi tersebut penting guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM.

"PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," pungkas alumni pascasarjana Unair itu.


Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved