Berita Madura

Penuhi Tuntutan Demonstran, DPRD Sampang Bakal Posting Tolak BBM Naik di Sosmed Pribadi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang penuhi tuntutan demonstran saat aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (5/9/2022)

Penulis: Hanggara Syahputra | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Hanggara
Ketua DPRD Sampang, Fadol (batik hijau) saat menanggapi tuntutan para demonstran saat gelar aksi penolakan kenaikan BBM di depan Gedung DPRD setempat, Senin (5/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sampang penuhi tuntutan demonstran saat aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (5/9/2022) siang.

Respon tersebut langsung dilakukan oleh Ketua DPRD Sampang Fadol saat menemui puluhan aktivis dari 'Rayat Sampang' saat aksi turun jalan di depan Gedung DPRD setempat.

Pantauan di lokasi, pasca Koordinasi Lapangan (Korlap) aksi Sulhan menyampaikan sejumlah tuntutannya, Fadol segera mengambil handphone selulernya.

Hal itu dilakukan untuk membuat postingan di Medsos pribadinya atas ikut menolak kenaikan harga BBM yang dapat menyengsarakan rakyat, terutama di Sampang.

Dalam postingan itu disertakan hastag ke Presiden RI, DPR RI, Kementrian SDM, dan Kementerian Keuangan, sesuai bunyi tuntutan demonstran.

Baca juga: Harga BBM Naik Terus Ditolak Warga Sampang, Demonstran Desak DPRD Posting Penolakan di Akun Pribadi

Tidak hanya disitu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memint asebanyak lima orang sebagai perwakilan untuk masuk ke dalam Gedung DPRD.

Tujuannya, perwakilan demontran turut melihat pembuatan surat pembatalan kenaikan harga BBM kepada Presiden dan DPR RI.

"Sejak awal kami satu suara dengan masyarakat dan penolakan kenaikan BBM ini sudah kami lakukan, tapi ini kebijakan pemerintah pusat," kata Ketua DPRD Sampang Fadol.

Adapun, sejumlah tuntutan aksi kali ini diantaranya, pertama meminta DPRD Sampang mempublikasikan pembatalan kenaikan harga BBM di akun media sosial masing-masing dengan disertakan hastag Presiden RI, DPR RI, Kementrian SDM, dan Kementerian Keuangan.

Ke dua, DPRD Sampang mengirim surat pembatalan kenaikan harga BBM kepada Presiden dan DPR RI dengan mengatasnamakan intansi DPRD Sampang.

Ke tiga, DPRD Sampang menolak dengan tegas BLT BBM di depan masyarakat Sampang.

Ke empat, apabila tuntutan diatas tidak dipenuhi maka bubarkan DPRD Sampang.

 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved