Berita Jatim

Rapat Paripurna Banjir Interupsi, Anggota DPRD Jawa Timur Ramai-ramai Tolak Kenaikan Harga BBM

Rapat paripurna banjir interupsi, sejumlah anggota DPRD Jawa Timur beramai-ramai tolak kenaikan harga BBM. Sampai bentangkan kertas.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal
Sejumlah anggota DPRD Jawa Timur menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM saat rapat paripurna, Kamis (8/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Interupsi dari sejumlah anggota dewan mewarnai rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang berlangsung pada Kamis (8/9/2022) siang.

Mereka ramai-ramai menyampaikan protes atas kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah belum lama ini. 

Sebetulnya, rapat paripurna itu beragendakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2022. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Achmad Iskandar, dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak

Namun sebelum rapat paripurna ditutup, interupsi berdatangan dari anggota dewan. Di antara yang disampaikan adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Seperti yang disampaikan oleh Lilik Hendarwati, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Lilik Hendarwati mengatakan, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan pemerintah pusat.

"Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan penolakan harga BBM bersubsidi," kata politisi dari fraksi gabungan PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim ini. 

Legislator dapil Surabaya ini menilai keputusan tersebut memberatkan, lantaran masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19 yang menghantam selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilainya berat. Dia juga mengajak wakil rakyat untuk turut menyampaikan hal yang sama. 

Tak hanya menyampaikan secara lisan, Lilik juga membentangkan kertas berisi kata penolakan kenaikan harga BBM. Hal ini juga diikuti rekan separtai termasuk rekan fraksinya di DPRD Jatim. Beberapa anggota DPRD Jatim lainnya juga ada yang mengikuti. 

Sementara itu, Rohani Siswanto, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar dewan membuat surat resmi atas nama lembaga kepada pemerintah pusat perihal dampak di daerah setelah kenaikan harga BBM

Menurutnya, hal ini karena pimpinan dewan saat menerima aksi demonstrasi beberapa hari lalu turut menyampaikan hal serupa. Usulan ini juga disetujui oleh Mathur Husyairi, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved